Pencarian

DPRD Kalteng Pertanyakan Dasar Kuota 40 Penyandang Disabilitas Terlantar di Program Dinsos

Sabtu, 21 November 2026 • 09:18:01 WIB
DPRD Kalteng Pertanyakan Dasar Kuota 40 Penyandang Disabilitas Terlantar di Program Dinsos
Anggota Komisi III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mempertanyakan dasar penetapan kuota 40 penyandang disabilitas terlantar dalam rapat bersama Dinas Sosial di Palangka Raya.

PALANGKA RAYA — Rapat Komisi III DPRD Kalimantan Tengah bersama Dinas Sosial membahas sasaran program penanganan penyandang disabilitas terlantar. Faridawaty Darland Atjeh mempertanyakan parameter di balik angka 40 penerima manfaat yang tercantum dalam perencanaan anggaran dinas tersebut.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menyoroti dua hal sekaligus: dasar penghitungan kuota dan sebaran wilayah sasaran. Menurutnya, dokumen perencanaan belum menjelaskan mengapa jumlahnya 40 orang dan daerah mana saja yang menjadi prioritas.

Pertanyaan yang Muncul di Rapat: Dari Mana Angka 40 Itu?

Faridawaty menyampaikan keberatan secara langsung dalam forum rapat. Ia meminta penjelasan terbuka soal asal-usul angka kuota yang diajukan Dinas Sosial.

"Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?" tanyanya saat rapat bersama Dinas Sosial di Palangka Raya, dikutip dari beberapa media, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, penentuan jumlah penerima manfaat tidak cukup bersandar pada angka di dokumen perencanaan. Perlu ada uraian soal metode pendataan, kriteria penerima, sumber data, dan cakupan wilayah prioritas agar program bisa dipertanggungjawabkan secara terukur.

Kalteng Punya 13 Kabupaten dan Satu Kota, Data Harus Jadi Barometer

Faridawaty menyinggung luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencakup 13 kabupaten dan satu kota. Kondisi geografis serta karakteristik kebutuhan sosial di tiap daerah dinilai beragam, sehingga pendataan dan alokasi bantuan tidak bisa dipusatkan di wilayah tertentu saja.

Warga rentan di pelosok daerah, katanya, harus ikut terjangkau program. Ia meminta Dinas Sosial menjadikan data lapangan sebagai dasar penganggaran, bukan sekadar angka kuota.

"Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas," tegas Ketua Fraksi Partai NasDem ini.

Ukuran Keberhasilan Bukan Besaran Anggaran

Faridawaty menilai keberhasilan program pelayanan sosial tidak diukur dari besar anggaran atau jumlah kuota yang ditetapkan. Ukuran yang lebih tepat, menurutnya, adalah ketepatan sasaran dan pemerataan layanan di seluruh Kalimantan Tengah.

"Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata," ujarnya.

Keterbukaan data dan indikator menjadi pijakan legislatif menjalankan fungsi pengawasan. DPRD Kalteng meminta program penanganan kelompok rentan berjalan efektif dan berkeadilan, dengan sasaran yang bisa diverifikasi lewat data, bukan asumsi angka di atas kertas.

Follow kaltenginfo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: balanganews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks