Pencarian

Bapemperda DPRD Kotim Dorong Perda Plasma Sawit, Hanya 10 Persen dari Rp 1 Triliun per Bulan yang Berputar di Daerah

Selasa, 17 November 2026 • 09:18:01 WIB
Bapemperda DPRD Kotim Dorong Perda Plasma Sawit, Hanya 10 Persen dari Rp 1 Triliun per Bulan yang Berputar di Daerah
Ketua Bapemperda DPRD Kotim Marudin menyampaikan dorongan penyusunan Perda Plasma Sawit dalam keterangan kepada media.

SAMPIT — Menurut Marudin, sisa perputaran uang plasma mengalir ke kabupaten lain, termasuk ke luar provinsi dan luar Pulau Kalimantan. Angka itu merujuk pada hasil kewajiban plasma 20 persen bagi perusahaan perkebunan sawit.

Uang Plasma Disebut Tidak Berputar di Kotim

“Perputaran penghasilan plasma sawit 20 persen itu di Kotim, kurang lebih satu bulan berkisar Rp1 triliun. Tetapi, perputaran uang tersebut tidak berputar di Kotim, yang hanya berputar kurang lebih sekitar 10 persen saja, sisanya di kabupaten lain, termasuk di luar provinsi dan di luar Pulau Kalimantan,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Marudin.

Mengapa Perda Dinilai Perlu: Besaran Hasil Saja Tidak Cukup

Marudin menilai persoalan plasma tidak berhenti pada besarnya hasil kebun yang dibagikan kepada masyarakat. Siapa yang mengelola dan siapa penerima manfaatnya juga harus diperhatikan.

Tanpa pengaturan itu, perputaran ekonomi dari sektor perkebunan tidak otomatis memberi keuntungan bagi daerah. Karena itu, Bapemperda mendorong regulasi agar kewajiban plasma 20 persen berdampak lebih besar bagi masyarakat lokal.

Penerima Plasma Diusulkan Berasal dari Warga Beradminduk Kotim

Salah satu poin yang dinilai perlu masuk dalam aturan adalah persyaratan administrasi kependudukan. Marudin berpendapat penerima plasma sebaiknya warga yang memiliki adminduk Kotim.

Dengan syarat itu, hasil ekonomi perkebunan sawit diharapkan lebih banyak beredar di wilayah Kotim, bukan mengalir ke daerah lain.

“Bagaimana itu diterbitkan sebuah regulasi agar ketika plasma 20 persen itu memang berputar di daerah asli adminduk Kotim, maka insyaallah Kotim akan menjadi sejahtera,” tegas Marudin.

Dukungan untuk Langkah Bupati Halikinnor dan Sikap Fraksi PKB

Marudin menyatakan dukungan terhadap Bupati Kotim Halikinnor yang ingin mengatur pengelolaan plasma melalui regulasi daerah. Ia menyebut dorongan ini sejalan dengan prinsip politik kehadiran yang diusung PKB, yakni kebijakan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Kami PKB, Fraksi PKB di DPRD melalui Bapemperda nanti, akan mendorong untuk diterbitkan Perda tentang sebagaimana manajemen atau pengelolaan plasma itu kembali kepada masyarakat Kotim,” katanya.

Follow kaltenginfo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: katakata.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks