PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menetapkan status tanggap darurat karhutla selama sebulan penuh, terhitung 31 Agustus hingga 29 September 2026. Penetapan ini bertujuan mempermudah koordinasi, pengerahan personel, serta mobilisasi sumber daya dalam menangani kebakaran di kawasan gambut yang rawan api di lapisan dalam.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026). Pemprov menyiapkan dana Rp72 miliar melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasi penanganan bencana.
Gubernur Agustiar menegaskan penanganan karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Titik api yang berada di bagian terdalam membutuhkan waktu dan pasokan air yang cukup untuk dipadamkan.
“Gambut memang membutuhkan penanganan yang tepat. Ketika akan memasuki musim kemarau, pembasahan harus sudah mulai dilakukan. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit,” jelas Agustiar Sabran.
Dia menekankan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah. Kelembapan ini menjadi kunci menekan risiko kebakaran berulang, terutama sebelum puncak musim kemarau tiba. Pembasahan sebelumnya telah dilakukan melalui pembuatan sekat kanal dan tabat di sejumlah titik rawan.
Pemprov Kalteng tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga memperkuat peralatan operasional di lapangan. Sejumlah bantuan peralatan telah diterima, mencakup 10 unit ekskavator dan sekitar 100 unit pemadam kebakaran beserta selang air dan perlengkapan pendukung lainnya.
Menurut Agustiar, bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan sumur bor juga mulai dilaksanakan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air saat penanganan titik api di kedalaman gambut.
Selain peralatan, dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam operasi karhutla. Pemerintah memastikan dana penanganan bencana tetap tersedia melalui BTT senilai Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” kata Agustiar Sabran.
Pemprov juga terus memperbarui data karhutla melalui laporan daerah yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Data terbaru ini menjadi dasar penyesuaian strategi penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Dengan kombinasi pembasahan gambut, penambahan peralatan, dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Kalteng menargetkan penanganan karhutla tahun ini berjalan lebih cepat sekaligus menekan potensi kebakaran berulang di ekosistem gambut.(asp)