PALANGKA RAYA — Ketergantungan warga di kawasan DAS Barito terhadap RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya untuk layanan kesehatan rujukan dinilai masih terlalu tinggi. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menyatakan kondisi ini harus segera diatasi dengan pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai di wilayah setempat.
Menurut Purdiono, pasien dari DAS Barito kerap menghadapi dua hambatan sekaligus saat harus dirujuk. Pertama, jarak tempuh yang jauh ke Palangka Raya. Kedua, keterbatasan kapasitas ruang perawatan di RSUD Doris Sylvanus yang menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan utama di provinsi ini.
“Pelayanan kesehatan di sana masih sangat terbatas, fasilitas rumah sakitnya juga belum memadai. Kalau dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus pun sering terkendala, selain jaraknya jauh juga karena keterbatasan ruang perawatan,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Purdiono menegaskan, pembangunan rumah sakit tipe B di kawasan DAS Barito bukan hanya soal mempercepat penanganan pasien. Lebih dari itu, langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi beban pelayanan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya yang selama ini menjadi pusat rujukan utama.
“Di wilayah DAS Barito itu, kita harapkan ada rumah sakit tipe B sebagai fasilitas rujukan,” jelasnya.
Dukungan terhadap rencana ini sudah muncul dari tingkat kabupaten. Purdiono menyebut Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menunjukkan kesiapan dengan menyediakan lahan untuk pembangunan rumah sakit tersebut.
“Barito Timur sudah menyiapkan lahan. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, kita berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini masih menjadi tantangan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal pemerintah daerah cukup terbatas untuk merealisasikan proyek berskala besar.
“Kondisi fiskal kita masih bergantung pada transfer pusat. Jika dana itu berkurang, tentu ruang fiskal daerah juga ikut terbatas,” tuturnya.
Purdiono menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat. Masyarakat di kawasan pedalaman dan daerah aliran sungai, menurutnya, berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara dengan wilayah perkotaan.
Keberadaan rumah sakit tipe B di DAS Barito, lanjut dia, dapat menjadi solusi untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan medis yang selama ini terpusat di Palangka Raya.