KALIMANTAN TENGAH — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti buruknya kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026), ia secara spesifik mengkritik pemborosan anggaran untuk membayar fasilitas pejabat di perusahaan yang merugi.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 direktur utama, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead!" tegas Prabowo di forum tersebut.
Menindaklanjuti keluhan presiden, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria langsung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/6/2026). Ia bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, untuk menyerahkan data restrukturisasi BUMN dan pengawasan proyek strategis seperti hilirisasi.
Dalam pertemuan itu, Dony blak-blakan mengungkap struktur kerugian BUMN. Dari total 1.043 perusahaan, 52 persen di antaranya berstatus merugi. Kerugian langsung tercatat Rp20 triliun per tahun, sementara kerugian tidak langsung akibat inefisiensi operasional dan rantai transaksi berlapis mencapai Rp30 triliun per tahun. Total potensi keuntungan yang hilang mencapai Rp50 triliun per tahun.
Sektor konstruksi atau BUMN karya menjadi penyumbang kerugian tertinggi. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatat rugi bersih Rp9,71 triliun, disusul PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sebesar Rp6,08 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Rp5,40 triliun, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Rp3,93 triliun.
Meski Prabowo telah memangkas jumlah BUMN dari 1.043 menjadi 250 perusahaan, paradoks tetap terjadi. Di satu sisi, pemerintah mengeluhkan pemborosan, namun di sisi lain, BUMN masih dijadikan ladang bagi-bagi jabatan untuk tim sukses dan orang dekat.
Sorotan terbaru adalah pengangkatan Mufli Budi Ananda, asisten Raffi Ahmad, sebagai direktur di Krakatau Posco. Perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO Korea Selatan ini tengah merugi berat. Berdasarkan laporan keuangan 2025, Krakatau Posco membukukan pendapatan US$2,07 miliar, namun mencatat rugi bersih US$124,45 juta—melonjak tajam dari kerugian 2024 sebesar US$39,80 juta. Latar belakang Mufli yang non-industri dan minim pengalaman di sektor baja menuai kritik tajam.
Selain itu, pengangkatan Siti Zahra Aghnia sebagai Komisaris Independen di Pertamina Patra Niaga juga menjadi perbincangan. Istri dari Muhammad Arief Rosyid Hasan—mantan Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran—ini diangkat pada 1 Februari 2024. Arief sebelumnya mundur dari jabatan Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk fokus memenangkan pemilu. Publik menilai pola "tukar guling" jabatan ini sebagai kompensasi politik, mengingat latar belakang Siti Zahra yang merupakan lulusan S1 Arsitektur Interior, bukan ahli energi atau migas.
Praktik semacam ini dinilai kontradiktif dengan upaya perampingan dan efisiensi yang digaungkan presiden. Ke depan, pengawasan ketat dari KPK dan restrukturisasi menyeluruh diharapkan mampu menekan kerugian dan mengembalikan fungsi BUMN sebagai sumber pendapatan negara, bukan beban APBN.