PALANGKA RAYA — Pemprov Kalimantan Tengah tidak lagi mengandalkan satu sektor saja dalam merespons bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Multisektor yang baru dibentuk diharapkan mampu menyatukan berbagai disiplin ilmu dan instansi dalam satu komando saat darurat melanda.
Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyebut klaster pengelolaan pengungsian sebagai salah satu yang paling kompleks dalam fase tanggap darurat. “Pengelolaan pengungsian adalah salah satu klaster paling krusial sekaligus kompleks dalam fase tanggap darurat,” kata Toyib, Jumat (12/6/2026) lalu.
Untuk memastikan tim siap bergerak, BPB-PK menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Materi utama bimtek ini adalah manajemen pengungsi dan teknik kaji cepat kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Toyib menjelaskan bahwa pengelolaan pengungsian mencakup berbagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi selama masa tanggap darurat. Mulai dari pangan, air bersih, sanitasi, hingga layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Selama ini, respons bencana kerap berjalan parsial karena masing-masing instansi bergerak sendiri. Dengan TRC multisektor, koordinasi antar-dinas dan lembaga dipastikan lebih rapi. “Penanganan dampak bencana termasuk di dalamnya urusan pengungsian harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan terintegrasi,” tegas Toyib.
Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/167/2024 menjadi payung hukum pembentukan tim ini. Anggota TRC yang mengikuti bimtek diharapkan mampu memperkuat sinergi interdisipliner dan menguasai teknik asesmen cepat di lapangan.
Melalui bimtek ini, anggota TRC tidak hanya dibekali teori, tetapi juga simulasi kaji cepat kebutuhan pengungsi. Metode ini penting agar bantuan yang dikirimkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. “Sinergi interdisipliner menjadi kunci agar respons darurat berjalan efektif,” ujar Toyib.
Provinsi Kalimantan Tengah termasuk daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya TRC multisektor, Pemprov Kalteng berharap waktu tanggap darurat bisa ditekan secara signifikan.