PALANGKA RAYA — Sugiyarto menilai sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selama ini menjadi acuan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas revitalisasi tidak cukup jika hanya diandalkan tanpa tindak lanjut komunikasi dari daerah.
“Meski data sudah tersedia di Dapodik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pendekatan dan koordinasi secara langsung agar proses tindak lanjutnya bisa berjalan lebih optimal,” kata politikus Partai Gerindra itu di Palangka Raya, Rabu.
Menurut Sugiyarto, pemerintah kabupaten dan kota wajib membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mengetahui realisasi program revitalisasi di wilayah masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, jika daerah hanya mengandalkan usulan melalui sistem tanpa komunikasi lanjutan, penanganan sekolah yang memerlukan perbaikan berpotensi berlangsung lebih lama karena harus mengikuti antrean program dari pemerintah pusat.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara itu menyebut pola koordinasi serupa telah menunjukkan hasil di tingkat provinsi. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil memperjuangkan program revitalisasi bagi 100 sekolah.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat sangat penting. Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan langkah serupa demi percepatan pembangunan pendidikan,” ujar Sugiyarto.
Menurut Sugiyarto, langkah proaktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebutuhan pembangunan maupun perbaikan sarana pendidikan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Upaya tersebut juga dapat membuka peluang memperoleh dukungan program lebih awal.
Ia menambahkan, pendekatan langsung kepada pemerintah pusat menjadi salah satu cara memperbesar kesempatan daerah mendapatkan dukungan pembangunan sektor pendidikan.