Sutik mengakui penurunan harga TBS saat ini terkait erat dengan kebijakan tata niaga sawit dari pemerintah pusat. Ia mendukung tujuan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah permainan harga oleh oknum tertentu, namun dampak di lapangan justru dirasakan berat oleh petani.
“Kalau itu memang aturan pusat dan kebijakan Presiden Prabowo. Saya melihat tujuannya bagus supaya komoditas sawit tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Sutik, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, sistem baru yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam tata niaga ekspor sawit sebenarnya baik untuk jangka panjang. Namun, penerapannya bersamaan dengan lonjakan harga pupuk dan kebutuhan produksi lainnya.
“Saya sepakat dengan program itu. Sebetulnya bagus supaya tidak dipermainkan pengusaha. Hanya saja sekarang bersamaan dengan kenaikan harga pupuk dan kebutuhan lainnya, sehingga terasa berat bagi petani,” ujarnya.
Sutik menegaskan persoalan yang dihadapi petani bersifat multidimensi. Selain harga TBS yang rendah, kenaikan harga pupuk, bahan produksi, hingga biaya operasional ikut memperberat kondisi ekonomi mereka.
“Yang menjadi sorotan sekarang bukan hanya harga sawit, tetapi pupuk naik, bahan-bahan juga naik sehingga beban petani semakin besar,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global turut mempengaruhi biaya distribusi dan produksi. Dampaknya merembet ke hampir seluruh sektor usaha, termasuk perkebunan sawit.
Untuk merespons keresahan yang meluas, Sutik akan membawa persoalan ini ke rapat Komisi II DPRD Kalteng setelah libur Iduladha. Pembahasan akan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Mudah-mudahan setelah Lebaran Haji nanti kami rapatkan lagi di Komisi II untuk mencari solusi terbaik supaya petani tidak mengalami gejolak,” ucapnya.
Ia berharap, melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah bisa merumuskan formulasi yang tepat agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Target utamanya, harga sawit bisa kembali stabil dalam waktu dekat.