KALIMANTAN TENGAH — Penurunan harga TBS di tingkat petani sawit mandiri Kalimantan Tengah disebut telah mencapai level yang memprihatinkan. Kondisi ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-69 provinsi yang jatuh pada akhir pekan lalu, momen yang seharusnya menjadi refleksi kesejahteraan masyarakat daerah.
Cornelis menegaskan bahwa aturan tata niaga ekspor CPO yang berlaku saat ini justru mempersempit ruang pasar bagi hasil perkebunan rakyat. “Dengan adanya HUT ke-69 Kalteng ini, harapan besar saya adalah semoga masyarakat semakin maju dan sejahtera. Hak-hak ekonomi rakyat harus menjadi panglima di tanah mereka sendiri,” ujarnya melalui aplikasi WhatsApp, Sabtu (23/5).
Menurutnya, ironi terjadi di Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar nasional. Alih-alih menikmati harga yang stabil, petani justru menghadapi tekanan ekonomi yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan bagi masyarakat petani sawit di Kalteng. Harga TBS sangat drastis, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Cornelis.
Bakormad Kalteng meminta pemerintah pusat agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah, khususnya petani sawit mandiri dan masyarakat adat. Mereka menilai momentum peringatan hari jadi provinsi tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan tanpa evaluasi kebijakan nasional yang berdampak langsung ke akar rumput.
“Dalam momen HUT Kalteng ini, saya meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait tata cara ekspor CPO. Tolong lihat ke bawah, karena aturan yang ada sekarang sangat berdampak buruk bagi masyarakat petani sawit di Kalteng,” kata Cornelis dalam pernyataan resminya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian terkait desakan evaluasi regulasi ekspor CPO tersebut. Petani sawit swadaya di Kalteng masih menunggu langkah konkret pemerintah agar harga TBS kembali ke level yang layak.