KATINGAN — Peringatan tegas itu disampaikan Mensos Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Katingan, Sabtu (23/5/2026). Ia memastikan program prioritas nasional ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat dari kategori desil 1 dan 2, atau kelompok ekonomi paling bawah.
“Sekolah Rakyat ini bukan untuk titipan anak pejabat. Ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Mensos menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school atau sekolah berasrama. Tujuannya, memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan setara bagi anak-anak kurang mampu.
Program ini menyasar anak-anak usia sekolah dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, termasuk biaya hidup dan asrama selama menempuh pendidikan.
Gus Ipul meminta para bupati dan wali kota tidak melakukan intervensi dalam proses seleksi calon siswa. Ia khawatir, jika pengawasan longgar, program yang mulia ini justru dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Saya minta betul, tolong dijaga. Jangan sampai ada titip-menitip. Kalau ada pejabat yang memaksakan diri, laporkan ke saya,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kemensos akan menyusun kriteria dan mekanisme seleksi yang ketat. Verifikasi data calon siswa akan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Selain itu, Kemensos juga akan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan audit dan evaluasi berkala. Langkah ini diambil untuk memastikan tepat sasaran dan transparan.
Program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru mendatang. Sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, menjadi prioritas awal karena tingginya angka kemiskinan ekstrem.
Mensos berharap, dengan pengawasan ketat dari publik dan media, program ini bisa berjalan sesuai amanat. “Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai niat baik ini dikhianati oleh kepentingan segelintir orang,” tegasnya.