JAKARTA — Data NJKB BYD M6 DM yang bocor lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026 sempat membuat publik bergembira. Angka dasarnya terbilang ramah: Rp 104 juta untuk varian termurah dan Rp 123 juta untuk tipe tertinggi.
Namun angka itu bukan harga yang tertera di diler. NJKB adalah nilai pasar kendaraan sebelum dipotong pajak dan pungutan resmi. Agar bisa melenggang di jalan, ada sejumlah komponen biaya yang membuat harganya membengkak.
Setidaknya ada lima komponen yang melekat pada NJKB. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif maksimal 1,2 persen sesuai UU No. 1 Tahun 2022. Khusus DKI Jakarta, tarifnya mencapai 2 persen.
Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tarifnya paling tinggi 12 persen. Untuk provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota, tarifnya bisa tembus 20 persen. Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dari harga dasar.
Keempat, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang besarannya tergantung tingkat emisi kendaraan. Kelima, biaya administrasi seperti cetak pelat nomor (TNKB), STNK, BPKB, hingga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Jika seluruh komponen itu diakumulasi, totalnya bisa mencapai 40 persen dari harga dasar. Belum lagi margin keuntungan diler dan biaya distribusi. Secara matematis, harga OTR BYD M6 DM sangat mungkin menembus Rp 300 jutaan.
Meski begitu, industri otomotif kerap menghadirkan kejutan. BYD pernah melakukan anomali saat menjual model Atto 1. NJKB mobil listrik mungil itu tercatat Rp 218 juta, namun harga jual resminya justru meluncur di angka Rp 195 juta untuk varian terendah.
Pertanyaannya, apakah strategi "banting harga" itu akan kembali diterapkan pada M6 DM? Jika iya, MPV keluarga ini berpotensi menjadi primadona baru di segmen yang sangat kompetitif. Publik pun menanti pengumuman resmi dari BYD.