Bupati Kapuas Wiyatno meminta distribusi 100 unit hand traktor dibagi merata ke kecamatan dan desa sentra pertanian, bukan menumpuk di satu wilayah. Permintaan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi evaluasi dan percepatan konstruksi cetak sawah 2026 di Kuala Kapuas. Para camat diminta menyusun proposal kebutuhan riil dan mengawasi pemanfaatan alsintan di lapangan.
KUALA KAPUAS — Bupati Kapuas Wiyatno menekankan agar 100 unit hand traktor yang dialokasikan ke daerah itu tidak menumpuk di satu titik. Penempatan alsintan harus mengikuti kebutuhan riil kecamatan dan desa yang menjadi sentra pertanian.
Penegasan itu disampaikan Wiyatno saat memimpin rapat koordinasi evaluasi dan percepatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2026. Rapat tersebut mempertemukan pemerintah kabupaten, camat, dan perangkat daerah teknis.
Wiyatno menyoroti pola distribusi alsintan yang berisiko tidak merata. Menurutnya, wilayah yang paling membutuhkan justru sering tidak kebagian karena alat terlanjur menumpuk di lokasi lain.
"Saya minta distribusi alsintan dilakukan secara merata sesuai kebutuhan. Jangan sampai bertumpuk di satu wilayah, sementara wilayah lain yang membutuhkan tidak mendapat bagian. Pastikan alat ini digunakan untuk mendukung pengolahan lahan dan percepatan cetak sawah," kata bupati di Kuala Kapuas, Minggu.
Hand traktor atau traktor tangan menjadi tulang punggung pengolahan lahan pada program cetak sawah. Alat itu dipakai membuka lahan baru agar bisa segera ditanami padi.
Bupati juga mengingatkan agar bantuan alsintan tidak dipakai untuk keperluan di luar sektor pertanian. Alat yang hanya disimpan tanpa digunakan dinilai sama saja menyia-nyiakan anggaran.
"Alsintan yang diberikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Jangan dialihfungsikan atau hanya disimpan, karena tujuan bantuan ini adalah membantu petani dan mempercepat pengolahan lahan," tegasnya.
Persoalan biaya operasional menjadi perhatian tersendiri. Wiyatno meminta kelompok tani menyepakati tarif pengolahan lahan secara wajar, dengan menghitung kebutuhan operator, bahan bakar, dan perawatan alat.
Tarif yang disepakati harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat setempat. Jika biaya terlalu tinggi, petani kecil berisiko tidak bisa mengakses layanan traktor tersebut.
Setiap camat diberi tenggat untuk menyusun proposal yang memuat kebutuhan pendukung konstruksi cetak sawah di wilayahnya. Proposal itu harus menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.
"Para camat saya minta segera menyusun proposal terkait kebutuhan pelaksanaan konstruksi cetak sawah di wilayah masing-masing. Sampaikan apa saja yang diperlukan di lapangan, sehingga kebutuhan tersebut dapat kita inventarisasi dan dikoordinasikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan," ujarnya.
Proposal tersebut akan menjadi bahan inventarisasi bersama antara pemerintah kabupaten dan dinas teknis. Dari situ, alokasi dukungan untuk tiap kecamatan bisa ditetapkan lebih presisi.
Wiyatno membebankan fungsi pengawasan kepada para camat, bukan hanya kepada Dinas Pertanian Kapuas. Camat diminta aktif memantau penggunaan alsintan di wilayahnya masing-masing.
"Camat harus aktif memantau penggunaan alsintan di lapangan. Jika ditemukan kendala atau penggunaan yang tidak sesuai, segera koordinasikan dengan Dinas Pertanian untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemkab Kapuas mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, perangkat daerah teknis, dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya memastikan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2026 berjalan sesuai target.
Program cetak sawah sendiri menjadi salah satu andalan daerah untuk menambah luas tanam padi. Keberhasilan tahap konstruksi menentukan apakah target produksi pertanian Kapuas bisa tercapai pada musim tanam berikutnya.