KALIMANTAN TENGAH — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan harga beras kembali turun pekan ini meski stok nasional masih melimpah di level 4,6 juta ton. Pemerintah menyiapkan operasi pasar hingga pasokan beras SPHP sekitar 1 juta ton untuk menekan harga yang naik di jaringan ritel.
Menurut Amran, sejumlah langkah sudah disiapkan untuk menekan harga. Salah satunya operasi pasar guna menambah pasokan beras di tengah kenaikan harga. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat.
Pemerintah menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar 1 juta ton. Perum Bulog disebut akan memasok lebih banyak stok beras, terutama di tengah kelangkaan yang terjadi di jaringan ritel.
"Premium kita kirim ke retail," ujar Amran.
Meski harga naik, Amran menegaskan kondisi saat ini bukan menunjukkan kelangkaan beras secara keseluruhan. Stok beras nasional masih berada di level cukup tinggi. Stok beras Bulog tercatat sekitar 4,6 juta ton.
Pemerintah juga memiliki kapasitas gudang sewa sekitar 2 juta ton untuk menampung beras. Dengan cadangan sebesar itu, pemerintah tetap akan mengintervensi pasar demi memastikan pasokan tersedia dan harga kembali terkendali.
Amran juga menyinggung persoalan beras fortifikasi yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah. Ia menyebut ada produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum.
Terkait dugaan praktik yang merugikan konsumen, Amran menyoroti selisih harga yang mencolok. Ada beras yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 per kilogram, tetapi bisa mencapai Rp57.000 per kilogram di pasaran.
Ia mengklaim kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp90 triliun.
Bagi rumah tangga, janji penurunan harga pekan ini akan jadi ujian pertama. Operasi pasar dan pasokan SPHP menyasar dua saluran sekaligus: pasar tradisional dan ritel modern.
Jika pasokan premium ke retail berjalan sesuai rencana, kelangkaan di jaringan ritel bisa cepat teratasi. Sebaliknya, bila distribusi tersendat, selisih harga di tingkat konsumen berpotensi tetap lebar.
Pemerintah memegang dua kunci: kecepatan realisasi operasi pasar dan disiplin pengawasan produk beras fortifikasi. Keduanya menentukan apakah harga di rak kembali mendekati level wajar pekan ini.