KUALA KURUN — Pemkab Gunung Mas menyiapkan sejumlah langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebar hingga wilayah perdesaan. Strategi itu mencakup patroli terpadu, pemantauan titik panas, penggunaan drone, serta pengaktifan posko tanggap darurat di kantor BPBD dan sejumlah kecamatan.
Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengatakan pihaknya mengoptimalkan kekuatan lintas sektor dalam penanganan karhutla. Instansi yang dilibatkan meliputi BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga dunia usaha.
"Dalam penanganannya, Pemkab Gumas mengoptimalkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga dunia usaha," ujar Efrensia.
Pemkab juga menggandeng Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperkuat pencegahan dan respons di tingkat desa. Langkah itu dinilai penting karena titik karhutla tidak hanya muncul di sekitar ibu kota kabupaten, tetapi juga tersebar di wilayah perdesaan.
Efrensia menekankan sosialisasi pencegahan kepada warga sebagai kunci. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat, menurutnya, harus memahami cara mencegah dan menanggulangi kebakaran saat terjadi.
"Yang penting menurut kami adalah sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat. Kejadian Karhutla ini tidak hanya berada di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyebar di desa-desa. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus dilibatkan agar memahami bagaimana mencegah dan menanggulangi ketika kebakaran terjadi," bebernya.
Ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala pemadaman selain keterbatasan personel dan armada. Jarak sumber air yang jauh membuat mobil pemadam membutuhkan waktu lama untuk kembali mengisi tangki.
Untuk menutup kekurangan itu, sebanyak 23 OPD yang memiliki kendaraan roda empat jenis double cabin maupun pikap dikerahkan mendukung distribusi air. Armada tersebut memperkuat tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Damkar/Satpol PP, Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, serta KPHP Kahayan Hulu.
"Kalau unit pemadam yang kita punya sangat terbatas, maka kita tambah dengan mengerahkan mobil-mobil yang ada untuk menyuplai air. Sumber air juga terbatas dan jaraknya jauh. Kalau mobil pemadam kembali ke sumber air setelah habis, tentu membutuhkan waktu lama. Karena itu kita support dengan tangki-tangki air yang dibawa mobil OPD," jabarnya.
Pemkab Gunung Mas telah mengusulkan 12 unit mobil atau truk pemadam kebakaran kepada Pemprov Kalteng. Dari jumlah itu, baru dua unit yang diperoleh.
Selain armada, Pemkab mengusulkan pembangunan 254 titik sumur bor di wilayah rawan karhutla. Sumur bor tersebut diharapkan mendukung kebutuhan pemadaman sekaligus menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.
Di sisi pencegahan, Pemkab terus mendorong perusahaan perkebunan mengambil tanggung jawab mencegah karhutla di wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Di sisi pencegahan, Pemkab Gumas juga terus mendorong perusahaan perkebunan untuk mengambil tanggung jawab dalam mencegah karhutla, khususnya di wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," tukasnya.