Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia, latar belakang Suahasil di desentralisasi fiskal menjadi perhatian utama — bukan sekadar pergantian pejabat.
PALANGKA RAYA — Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026 membawa satu konsekuensi yang jarang disorot media nasional: sosok yang kini memegang kas negara adalah orang yang paling lama mengurus dana transfer ke daerah.
Suahasil bukan pendatang baru di ruang fiskal pusat-daerah. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011, lalu menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ia emban sebelum ini membuatnya berulang kali memaparkan Grand Design Desentralisasi Fiskal — dokumen dengan empat tujuan utama untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah.
Dalam berbagai forum, Suahasil menyoroti satu pola yang berulang: pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah belum optimal. Dana transfer meningkat, tetapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.
Ia juga menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi, dan desentralisasi fiskal disebutnya belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Bagi Kalteng, catatan ini bukan hal abstrak. Ketergantungan pada transfer pusat masih menjadi penopang utama APBD di banyak kabupaten, sementara belanja daerah kerap tertahan di rekening.
Salah satu gagasan yang paling sering diulang Suahasil adalah pembentukan dana abadi daerah. Ia mendorong daerah dengan kas atau cash idle yang menganggur untuk tidak membiarkannya menumpuk, melainkan mengelolanya produktif.
Gagasan ini menyasar persoalan lama: sejumlah pemda menahan dana di bank alih-alih membelanjakan untuk program yang menyentuh warga. Dana abadi dianggap jalan tengah agar uang tidak habis di belanja rutin, tapi tetap menghasilkan manfaat jangka panjang.
Di bawah pengawasannya sebagai Wamenkeu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terus tumbuh signifikan. Hanya di bulan Januari 2026, realisasi TKD sempat mencapai Rp95,3 triliun.
Dengan latar belakang itu, perhatian publik dan pemerintah daerah kini mengarah ke arah kebijakan dana transfer di bawah kepemimpinannya sebagai Menkeu penuh. Apakah DAU dan DBH akan direformasi?
Apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif? Dan bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat, termasuk kabupaten di Kalteng yang belum punya sumber pendapatan asli daerah memadai?
Analis Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian menteri adalah masalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai menjadi beban APBN dan perlu diatur lebih ketat.
Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta memastikan defisit tetap di bawah 3 persen.
Purbaya Yudhi Sadewa hanya menjabat sekitar setahun, sejak 8 September 2025. Pergantian cepat ini menandakan tekanan fiskal yang tidak ringan, terutama dengan beban program prioritas yang harus tetap jalan.
Bagi pemda, arah kebijakan Suahasil akan terasa langsung di musrenbang dan penyusunan APBD 2027. Jika reformasi DAU/DBH bergulir, daerah yang selama ini pasif membelanjakan dana akan menghadapi konsekuensi berbeda.
Yang jelas, Suahasil datang bukan tanpa peta. Ia sudah menuliskan arahnya jauh sebelum duduk di kursi Menkeu — dan daerah seperti di Kalteng tinggal menunggu apakah peta itu dieksekusi atau kembali jadi dokumen.
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.