KALIMANTAN TENGAH — Jakarta — Danantara Indonesia memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan anak usaha baru yang khusus menangani pengawasan ekspor sumber daya alam. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) resmi beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan diperkenalkan ke publik di Wisma Danantara Indonesia, Senin (24/8/2026).
Kehadiran DSI menjawab kebutuhan akan tata kelola ekspor yang lebih transparan dan terukur. Pasalnya, tiga komoditas yang masuk pengawasan awal DSI—batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy—menyumbang nilai ekspor yang sangat signifikan bagi kas negara.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam peluncuran, total nilai ekspor tiga komoditas tersebut mencapai hampir US$ 70 miliar atau setara Rp 1.239,91 triliun (kurs Rp 17.710 per dolar AS). Rinciannya, batu bara menyumbang US$ 30,35 miliar (Rp 537,58 triliun), CPO sebesar US$ 22,67 miliar (Rp 401,55 triliun), dan ferroalloy mencapai US$ 16,43 miliar (Rp 291,02 triliun).
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa DSI tidak berperan sebagai regulator baru. Fokus utama DSI adalah mengevaluasi, memonitor, dan memastikan transparansi setiap transaksi ekspor berjalan sesuai ketentuan.
"Peran DSI lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan yang paling penting adalah transparency of the transaction," kata Rosan dalam peluncuran DSI di Wisma Danantara Indonesia, Senin (24/8/2026).
Salah satu kekhawatiran pelaku industri adalah munculnya lapisan birokrasi tambahan yang justru menghambat ekspor. Rosan menepis kekhawatiran tersebut. DSI memastikan hubungan komersial antara eksportir dan pembeli tidak berubah, termasuk menghormati kontrak jangka panjang yang sudah berjalan.
"Tidak usah ragu bahwa tetap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melakukan ekspornya secara langsung, dan tetap kita honor the sanctity of the contract," ujarnya.
DSI akan membangun satu titik verifikasi terpadu untuk memperkuat aliran data dan transaksi ekspor. Cakupannya meliputi kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, penyelesaian pembayaran, hingga repatriasi devisa. Sistem ini dirancang agar setiap transaksi memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.
CEO DSI, Luke Thomas Mahony, menyebut peluncuran ini sebagai babak penting bagi institusi barunya. Ia menekankan komitmen DSI untuk menjalankan mandat dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab.
"Hari ini menandai babak yang sangat penting bagi DSI. Peluncuran ini bukan sekadar memperkenalkan sebuah institusi, tetapi juga memperkenalkan tujuan, orang-orang, tanggung jawab di balik mandat kami, serta komitmen untuk menjalankannya secara profesional, berintegritas, dan rendah hati," kata Mahony.
Mahony juga menggarisbawahi bahwa DSI tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan mandat ini membutuhkan dukungan dari Danantara Indonesia, pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan.
"DSI tidak berdiri sendiri. Kami merupakan bagian dari upaya nasional yang jauh lebih besar," pungkasnya.
Dengan sistem verifikasi terpadu ini, pemerintah berharap penerimaan negara dari sektor ekspor SDA bisa lebih optimal. Transparansi yang dibangun DSI juga diharapkan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap tata kelola ekspor Indonesia.