SAMPIT — Lonjakan harga bawang merah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaksa pemerintah daerah mencari terobosan baru. Bupati Kotim, Halikinnor, langsung menelepon Bupati Brebes untuk menjajaki kerja sama pasokan komoditas vital tersebut.
“Tadi saya menelepon langsung Bupati Brebes. Berdasarkan hasil Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada sedikit peningkatan inflasi kita. Ternyata yang menjadi perhatian adalah bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Rantai Distribusi Terlalu Panjang Picu Harga Melonjak
Selama ini, bawang merah yang beredar di pasar Sampit melewati jalur distribusi berlapis. Dari Brebes ke Jawa, lalu ke Kalimantan, dan baru sampai ke pedagang eceran. Semakin panjang rantai, semakin tinggi biaya tambahan yang dibebankan ke konsumen.
Pemkab Kotim melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan berkoordinasi dengan BUMD Brebes. Tujuannya: bawang merah dikirim langsung dari Brebes ke Sampit tanpa perantara.
“Saya sudah berkomunikasi dan kita perintahkan BUMD kita untuk berkoordinasi dengan BUMD Brebes. Bagaimana bawang merah itu bisa dikirim langsung dari Brebes ke Sampit sehingga harganya bisa lebih terkendali,” kata Halikinnor.
Inflasi Tahunan 4,18 Persen, Bawang Merah dan Cabai Jadi Biang Kerok
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim mencatat inflasi year-on-year di Kota Sampit sebesar 4,18 persen pada Mei 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 106,76 pada Mei 2025 menjadi 111,22 pada Mei 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sepuluh komoditas dominan mendorong inflasi antara lain emas perhiasan, ikan nila, minyak goreng, beras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, daging ayam ras, air kemasan, bawang merah, dan cabai rawit.
BUMD Jadi Ujung Tombak Distribusi Langsung
Skema distribusi langsung antardaerah melalui BUMD ini diharapkan memotong biaya logistik yang selama ini membebani harga akhir. Pemkab Kotim ingin memastikan pasokan bawang merah tetap tersedia dengan harga yang tidak membebani warga.
“Kita ingin harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali. Karena itu, berbagai langkah akan terus dilakukan agar pasokan tersedia dan harga tidak terus mengalami kenaikan,” imbuh Halikinnor.
Langkah ini menjadi uji coba kerja sama langsung antara daerah produsen dan konsumen di Kalimantan Tengah. Jika berhasil, model serupa bisa diterapkan untuk komoditas lain yang harganya kerap bergejolak.
