PULANG PISAU — Rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setibanya di Lanud Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kepala BNPB dan Kasad melanjutkan perjalanan darat menuju Pulang Pisau.
Peninjauan lokasi karhutla dimulai pukul 12.45 WIB. Agenda itu untuk melihat kondisi aktual wilayah terdampak sekaligus memetakan kebutuhan dukungan operasional di lapangan.
Rapat koordinasi digelar di Kantor Bupati Pulang Pisau, dihadiri jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait. Forum itu mengevaluasi kondisi terkini karhutla Kalimantan Tengah dan memperkuat sinergi antarlembaga.
Kepala BNPB menegaskan penanganan karhutla butuh keterlibatan seluruh unsur, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis. Koordinasi kuat dinilai perlu agar pengendalian kebakaran berjalan terpadu dan sesuai kondisi lapangan.
"Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya," ujar Kristomei.
Ia menambahkan, setiap langkah penanganan harus didukung data dan informasi akurat. Pengendalian kebakaran juga perlu dilakukan cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Kristomei menyebut dukungan pemerintah pusat akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi daerah, BNPB akan mengoordinasikan agar bantuan diberikan tepat sasaran.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan," tambahnya.
Dalam operasi karhutla, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, dan BPBD menjadi unsur penting. Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar pengendalian kebakaran berjalan terpadu.
Kepala BNPB didampingi Direktur Komando Pengendalian Operasi Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Pendampingan jajaran BNPB itu mendukung penguatan koordinasi operasional serta identifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.