PURUK CAHU — Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 ke DPRD. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,8 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,9 triliun. Target ini dibarengi optimisme penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang telah menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir.
Pj Sekda Murung Raya, Sarwo Mintarjo, memaparkan kerangka ekonomi makro daerah untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu tumbuh di atas 5,38 persen, sementara laju inflasi ditekan di bawah 1,03 persen. Angka ini disusun berdasarkan kondisi riil dan optimisme terukur terhadap perekonomian daerah.
“Perencanaan tahun anggaran 2027 ini telah disinkronkan secara ketat dengan prioritas dan program nasional, serta rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Sarwo dalam rapat paripurna di gedung DPRD Murung Raya, Senin.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027 adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Menurut data yang disampaikan, tingkat kemiskinan di Murung Raya turun menjadi 6,19 persen pada 2025, dari sebelumnya 6,58 persen pada 2024. Angka pengangguran terbuka juga menyusut dari 2,90 persen menjadi 2,52 persen dalam periode yang sama.
“Program nyata penyerapan tenaga kerja menjadi kunci penurunan angka ini,” tambah Sarwo. Pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin pada 2027 tetap di bawah 6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diperkirakan kurang dari 2,52 persen.
Dari sisi belanja, pemerintah memprioritaskan alokasi wajib seperti belanja pegawai, fungsi pendidikan, peningkatan infrastruktur dasar, pengawasan, serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah pemenuhan belanja wajib, sisa anggaran akan dialokasikan ke pagu indikatif setiap perangkat daerah.
“Kegiatan yang didanai difokuskan pada hal-hal yang berorientasi produktif, termasuk peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Sarwo.
Adapun penerimaan pembiayaan dalam rancangan ini diperkirakan mencapai Rp 86 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 20 miliar.
Agar target pendapatan Rp 2,8 triliun tercapai, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Selain itu, kontribusi laba dari penyertaan modal di BUMD, khususnya PT Bank Kalteng, juga akan didorong.
“Dana hibah, dana bagi hasil pajak provinsi, program CSR pihak ketiga, hingga program pemerintah pusat akan terus dioptimalkan,” pungkas Sarwo. Rancangan KUA-PPAS ini menjadi langkah awal penyusunan postur anggaran yang diarahkan untuk mewujudkan visi besar pembangunan daerah.