Wabup Kotim Irawati Jadi Responden Perdana Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Acuan Kebijakan Pembangunan

Penulis: Qodri Anwar  •  Kamis, 09 Juli 2026 | 13:16:32 WIB
Wakil Bupati Kotim Irawati menjadi responden pertama dalam Sensus Ekonomi 2026 di Sampit.

SAMPIT — Kepala BPS Kotim Eddy Surahman bersama tim mendatangi rumah jabatan Wabup Irawati di Jalan Achmad Yani, Sampit, untuk melakukan pendataan, Rabu (pekan lalu). Irawati pun menegaskan pentingnya sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini.

"Melalui sensus ini bisa diketahui kondisi riil ekonomi di lapangan yang perlu mendapat dukungan pembangunan maupun UMKM serta penyerapan tenaga kerja," ujar Irawati.

Menepis Mitos Sensus Terkait Pajak

Salah satu hambatan terbesar dalam sensus adalah anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa pendataan ini berkaitan dengan perpajakan. Irawati dan Eddy Surahman kompak membantah informasi tersebut.

"Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun upaya menaikkan pajak. Ini murni pendataan untuk melihat bagaimana struktur dan perkembangan perekonomian kita," tegas Eddy.

Irawati menambahkan, data yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Hasil sensus hanya disajikan dalam bentuk agregat untuk kepentingan kebijakan makro, bukan data perorangan atau perusahaan.

Partisipasi Forkopimda Jadi Role Model Warga

BPS Kotim mencatat, tantangan utama di lapangan masih berupa penolakan dari sebagian kecil warga. Namun, setelah diberikan penjelasan persuasif, mayoritas bersedia didata.

"Ketika masyarakat melihat Bupati, Wakil Bupati maupun Forkopimda sudah didata, kepercayaan terhadap sensus ekonomi akan semakin meningkat," ucap Eddy.

Irawati pun meminta warga Kotim untuk kooperatif saat petugas sensus datang. "Berikanlah data yang riil dan valid kepada tim sensus ekonomi yang datang ke rumah Bapak dan Ibu," pintanya.

Data Jadi Acuan Program Pusat dan Daerah

Sensus Ekonomi 2026 menjadi potret nyata struktur perekonomian Kotim pascapandemi COVID-19. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembangunan, termasuk mendorong sektor unggulan UMKM serta penyerapan tenaga kerja.

"Semakin kooperatif, semakin valid data yang diberikan, tentunya semakin mudah pemerintah memberikan kebijakan pembangunan," jelas Irawati.

BPS menjamin bahwa manfaat sensus memang tidak dirasakan secara langsung oleh responden, namun data ini menjadi pondasi penting bagi pemerintah untuk melihat sektor mana yang perlu didorong dan apa yang harus disiapkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Reporter: Qodri Anwar
Sumber: kalteng.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top