PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai rencana penataan kelembagaan atau perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng merupakan langkah wajar. Menurutnya, penataan ini diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan serta kondisi fiskal daerah yang ada.
“Yang terpenting adalah bagaimana organisasi pemerintah dapat bekerja secara efektif untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bambang, Rabu (24/6/2026).
Bambang menegaskan bahwa perampingan OPD tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor tertentu. Sebaliknya, langkah ini justru bertujuan memperkuat pelaksanaan program melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan terarah.
Dengan struktur organisasi yang lebih efektif, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus menjalankan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Keberadaan OPD, kata dia, harus mampu mendukung percepatan pelaksanaan program, bukan malah menambah panjang rantai koordinasi.
Ia mencontohkan sektor ketahanan pangan yang selama ini ditangani oleh sejumlah perangkat daerah teknis, seperti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan penataan yang tepat, pelaksanaan program diyakini dapat lebih terkoordinasi sehingga target pembangunan lebih mudah dicapai.
“Fungsi-fungsi yang memiliki kesamaan tugas dan tujuan perlu dikaji agar dapat berjalan lebih optimal dalam satu sistem kerja yang terintegrasi,” terangnya.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, DPRD Kalteng memandang penataan organisasi sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan produktif. Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui perampingan OPD, energi pemerintah diharapkan dapat lebih terkonsentrasi pada pencapaian target pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan realisasi program yang menjadi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng.