PALANGKA RAYA — Tiga mandat besar pembangunan yang diemban Kalimantan Tengah berpotensi saling berbenturan. Provinsi ini dituntut menjadi pusat konservasi internasional, lumbung pangan nasional, sekaligus menjalankan hilirisasi sumber daya alam yang selama ini masih bersifat ekstraktif.
Kepala Bapperida Kalteng Syahfiry menyadari benturan kepentingan itu tidak bisa dihindari. “Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sektor pertanian, dan pelestarian lingkungan perlu kearifan dan kehati-hatian agar berjalan simultan. Tidak ada yang dikorbankan atau ditiadakan,” tegasnya dalam rakor yang digelar di Palangka Raya, belum lama ini.
Logika sederhananya, semakin besar target produksi pangan, semakin luas lahan yang dibutuhkan. Alih fungsi lahan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, ekonomi ekstraktif—pertambangan dan bahan galian—masih mengandalkan eksploitasi langsung tanpa pengolahan lanjutan, yang memberi tekanan besar terhadap lingkungan.
Potensi trade off ini menjadi tantangan serius di tengah tuntutan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan yang menjadi pilar ekonomi hijau. Syahfiry menyebut pendekatan bisnis seperti biasa sudah tidak relevan lagi.
Kekhawatiran atas hilangnya keanekaragaman hayati menempati peringkat teratas sebagai risiko global dalam satu dekade ke depan. Data IPBES 2019 mencatat sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.
Di Indonesia, keanekaragaman hayati menjadi modal pembangunan berkelanjutan dan sektor penopang terbesar kedua bagi perekonomian nasional. Hilangnya keanekaragaman hayati memicu triple planetary crisis—krisis iklim, polusi, dan kehilangan biodiversitas—yang berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Bapperida Kalteng menekankan konservasi tidak lagi sekadar melindungi spesies dan habitat. Upaya ini harus mencakup transformasi ekonomi dari ekstraktif menuju regeneratif melalui inovasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan pelaku usaha, masyarakat adat, dan komunitas lokal.
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati telah ditetapkan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional. Penunjukan Kalimantan Tengah sebagai Pusat Konservasi Internasional memerlukan penjabaran operasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih konkret.
Rakor ini menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan pengelolaan kawasan Heart of Borneo. Syahfiry meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menyelaraskan perencanaan antara konservasi, ketahanan pangan, dan hilirisasi agar tidak saling mengorbankan.
“Kekayaan alam khususnya hutan menyediakan keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, nilai edukasi, pelestarian budaya, dan sumber penghidupan masyarakat lokal,” ujarnya.
Tanpa perencanaan yang matang, tiga mandat besar ini justru bisa saling meniadakan. Kalteng berada di persimpangan: menjadi contoh konservasi dunia atau justru kehilangan warisan hayatinya karena tekanan pangan dan tambang.