PALANGKA RAYA — Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dinilai sudah mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko kecelakaan. Maryani Sabran, anggota Komisi IV DPRD Kalteng, menekankan bahwa kepala daerah harus lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bukan sekadar menunggu turunnya anggaran.
Maryani mencontohkan, ada warga yang terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya karena perbaikan resmi tak kunjung dilakukan. Ia menilai, lubang dan kerusakan di titik-titik tertentu sebenarnya bisa ditangani sementara tanpa harus menunggu anggaran pusat turun.
"Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama," ujarnya di Palangka Raya, Jumat.
Politisi itu menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di daerah. Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan ruas jalan untuk aktivitas operasional memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Ngapain perusahaan ada di daerah kita kalau masyarakat tidak diperhatikan. CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya," tegas Maryani.
Maryani juga mengingatkan bahwa kerusakan jalan tidak terlepas dari tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas dan melebihi kapasitas jalan. Ia mendorong agar semua pihak menyadari bahwa perbaikan infrastruktur harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Harus disadari bersama bahwa kerusakan jalan juga disebabkan aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas. Karena itu, perbaikannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama sambil menunggu anggaran pusat," katanya.
Maryani berharap pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar usulan perbaikan infrastruktur segera ditindaklanjuti. Ia menilai, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan jalan rusak yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani," demikian Maryani.