PALANGKA RAYA — Distribusi energi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih belum ideal karena ketimpangan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, wilayah zona timur yang mencakup Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya sama sekali belum memiliki depo atau fuel terminal sendiri.
Kondisi tersebut memicu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, telah menyampaikan usulan resmi kepada pihak Pertamina agar segera menambah infrastruktur penyimpanan di wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur tersebut.
Dalam pemetaannya, Agustiar merinci bahwa Kalimantan Tengah terbagi dalam tiga zona distribusi. Zona barat saat ini sudah memiliki dua unit fuel terminal yang berlokasi di Sampit (Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat). Sementara itu, zona tengah dilayani oleh satu unit depo yang berada di Pulang Pisau.
"Zona barat sudah ada dua, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada," ujar Agustiar Sabran di Palangka Raya, Minggu.
Menurutnya, ketiadaan depo di wilayah timur membuat alur distribusi menjadi lebih panjang dan rentan terhadap gangguan pasokan. Keberadaan satu unit tambahan di wilayah Barito dianggap krusial agar suplai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap terjaga secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada kiriman dari zona lain.
Menanggapi usulan tersebut, Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Isfahani, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saat ini, Pertamina mengelola 75 SPBU reguler, delapan SPBE, dan tiga fuel terminal di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Isfahani menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas terminal baru memerlukan kajian mendalam, terutama terkait jangkauan distribusi dan aspek ekonomi investasi. Pertamina harus menyeimbangkan antara kebutuhan layanan masyarakat dengan pertanggungjawaban nilai investasi.
"Pertamina dalam pengembangan fasilitas terminal itu mengukur tentang kebutuhan, jangkauan. Namun yang paling utama tentu bagaimana jangkauan, ketersediaan sampai dengan seluruh wilayah yang didistribusikan," terangnya.
Selain mendorong penguatan infrastruktur, Pemprov Kalteng juga menyoroti perilaku konsumsi masyarakat di lapangan. Agustiar mengingatkan warga agar tidak terjebak dalam aksi pembelian panik atau panic buying yang justru memicu antrean panjang di SPBU.
Pemerintah menjamin bahwa upaya koordinasi dengan Pertamina terus berjalan optimal untuk memastikan stok tetap tersedia di jalur-jalur utama. Masyarakat diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan normal agar distribusi di tingkat pengecer tetap stabil.
"Melalui pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, kami telah menyampaikan usulan terkait ini dan semoga bisa terwujud," tutup Agustiar.