PALANGKA RAYA — Kalimantan Tengah mencatatkan sejarah baru dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data SIPONGI dan Kementerian Kehutanan, luas karhutla hingga 1 Agustus 2026 hanya mencapai 7.634,46 hektare, menjadikannya angka terendah dalam rentang data historis sejak 1997.
Capaian ini kontras dengan kondisi iklim tahun ini yang berada dalam fase El Niño kuat. Dalam catatan historis, fase iklim serupa pada 1997 memicu karhutla seluas 2.000.000 hektare, dan pada 2015 kembali melonjak ke angka 583.833,44 hektare.
Perbandingan dengan tahun-tahun terburuk menunjukkan skala penurunan yang signifikan. Luas karhutla tahun ini setara 0,38 persen dari total area yang terbakar pada 1997, atau turun sekitar 99,56 persen jika dibandingkan dengan bencana El Niño 2006 yang mencapai 1.722.030 hektare.
Data historis menempatkan 2026 sebagai titik terendah baru, menggeser rekor sebelumnya yang tercatat pada 2023 dengan luas 165.896,44 hektare. Sepanjang dua dekade terakhir, luas karhutla di provinsi ini memang fluktuatif, dengan puncak tertinggi terjadi pada 2006 dan 2015.
Perhatian khusus terhadap pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah datang langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Presiden meninjau lokasi penanganan dan memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta pemangku kepentingan terkait di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya pemantauan situasi secara berkelanjutan serta penguatan langkah mitigasi. Ia juga memastikan kebutuhan penanganan di lapangan akan terus dipenuhi, termasuk penambahan helikopter, peralatan, serta mesin bor untuk mendukung ketersediaan sumber air.
Arahan Presiden langsung ditindaklanjuti. Pada Minggu, 23 Agustus 2026, atau sehari setelah kunjungan, bantuan dan peralatan tahap I mulai tiba di Kalimantan Tengah untuk mendukung operasi pemadaman. Kodam XXII/Tambun Bungai juga bergerak cepat melakukan survei lokasi pembangunan sumur bor sebagai bagian dari penguatan dukungan sumber air.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga capaian ini. Meski angka sementara menunjukkan tren positif, kewaspadaan tetap dipertahankan karena kondisi cuaca dan iklim pada musim kemarau masih berpotensi meningkatkan titik api.
Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi, pemantauan wilayah rawan, serta pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar. Capaian 2026 diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun sehingga Kalimantan Tengah semakin hijau dan bebas dari dampak kebakaran hutan dan lahan.