PALANGKA RAYA — Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kalimantan Tengah bersama Bank Kalteng menyoroti dua agenda utama: hasil RUPS Tahun Buku 2025 dan evaluasi program serta kegiatan tahun 2026. Forum ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus tindak lanjut rangkaian pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin menyebut pengawasan dilakukan mulai dari rapat kerja, silaturahmi, hingga kunjungan ke sejumlah kantor cabang Bank Kalteng. Menurutnya, Bank Kalteng merupakan aset strategis daerah yang harus terus tumbuh sehat dan profesional.
Pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK Melampaui Rata-Rata Nasional
Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah melaporkan kinerja keuangan perusahaan hingga Maret 2026 tumbuh positif secara tahunan. Aset naik 7,68 persen, kredit 8,73 persen, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 10,56 persen.
Efisiensi bank tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 64,96 persen. "Kinerja Bank Kalteng tumbuh positif secara tahunan. Aset meningkat 7,68 persen, kredit 8,73 persen, dan Dana Pihak Ketiga 10,56 persen. Kondisi bank juga tetap sehat dan efisien, tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sebesar 64,96 persen," jelas Maslipansyah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah menilai capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. "Bank Kalteng menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, kredit, dan laba bersih tercatat melampaui rata-rata nasional," ujar Darliansjah.
Digitalisasi Layanan dan Penguatan Keamanan Informasi
Transformasi digital yang dijalankan Bank Kalteng dinilai berdampak positif terhadap layanan masyarakat. Darliansjah menyebut digitalisasi, inovasi perbankan, dan penguatan keamanan informasi sebagai wujud komitmen perusahaan mengikuti perkembangan zaman.
"Digitalisasi layanan, inovasi perbankan, serta penguatan keamanan informasi mencerminkan komitmen Bank Kalteng dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai perkembangan zaman," tutur Darliansjah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Bank Kalteng terus diperkuat demi mendukung program strategis Pemprov Kalteng. "Kami berharap Bank Kalteng terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," tegasnya.
Kartu Huma Betang Sejahtera Cair Rp24,09 Miliar hingga 15 Juni 2026
Bank Kalteng juga menyalurkan bantuan sosial Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) secara transparan dan akuntabel. Hingga 15 Juni 2026, realisasi pencairan dana program tersebut mencapai 90,76 persen dengan total Rp24,09 miliar kepada keluarga penerima manfaat.
"Hingga 15 Juni 2026, realisasi pencairan dana bantuan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) mencapai 90,76 persen, dengan total dana yang dicairkan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp24,09 miliar," papar Maslipansyah.
Strategi 2026: Manajemen Risiko dan Kredit Selektif
Maslipansyah menegaskan pertumbuhan kinerja ditopang strategi bisnis berlandaskan prinsip kehati-hatian dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global serta regional. Pada 2026, Bank Kalteng berkomitmen memperkuat manajemen risiko dan likuiditas secara disiplin.
"Pada 2026, Bank Kalteng berkomitmen memperkuat manajemen risiko dan likuiditas secara disiplin, serta mendorong pertumbuhan kredit yang selektif dan berkualitas guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Maslipansyah.
Muhajirin menambahkan, hasil RDP diharapkan memperkuat sinergi antara Pemprov Kalteng, DPRD Kalteng, dan Bank Kalteng. "Rapat Dengar Pendapat ini adalah bagian dari rangkaian pengawasan yang telah kami lakukan, mulai dari rapat kerja, silaturahmi, hingga kunjungan ke sejumlah kantor cabang Bank Kalteng. Kami ingin memastikan Bank Kalteng terus tumbuh secara sehat dan profesional serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," terang Muhajirin.
