SAMPIT — Kepala DPMD Kotim Ninuk Muji Rahayu menyebut penguatan Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu jalan agar desa tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah. Arahan itu disampaikannya di Sampit, Rabu (4/11/2026), di tengah berkurangnya alokasi Dana Desa untuk pemerintah desa.
Ninuk menilai desa perlu mulai mengubah pola pengelolaan ekonomi. Desa diminta tidak hanya menunggu kucuran anggaran, tetapi juga menciptakan kegiatan usaha yang menghasilkan pemasukan sendiri.
“Tidak hanya mengandalkan dana transfer pemerintah, tetapi juga berupaya menciptakan kegiatan usaha yang menghasilkan pemasukan bagi desa,” kata Ninuk.
Dari total 168 desa yang tersebar di Kotim, baru sekitar 84 BUMDes yang tercatat atau teregistrasi. Aktivitas usahanya pun belum beragam karena sebagian besar pengelolaan masih berkutat pada sektor simpan pinjam.
Padahal, menurut Ninuk, setiap desa punya karakteristik dan peluang ekonomi yang berbeda. Potensi itu perlu dipetakan agar BUMDes tidak sekadar terbentuk secara administrasi, tetapi benar-benar menjalankan usaha yang dibutuhkan warga.
DPMD Kotim berupaya memberikan pembinaan kepada pemerintah desa maupun pengelola BUMDes. Pendampingan diperlukan agar mereka bisa menentukan jenis usaha yang realistis sekaligus berpeluang mendatangkan keuntungan.
Ninuk menegaskan usaha BUMDes tidak harus dimulai dengan modal besar atau berskala luas. Kebutuhan sehari-hari masyarakat bisa menjadi langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan penyediaan air minum isi ulang dan distribusi gas elpiji 3 kilogram. Kedua kebutuhan itu dapat dijadikan bidang usaha apabila dikelola dengan baik dan didukung kerja sama dengan pihak terkait.
“Misalkan warga desa perlu air, mereka bisa buat usaha isi ulang air. Warga desa ini perlu gas elpiji 3 kilogram, bisa bekerja sama dengan Pertamina,” ujarnya.
Selain sektor usaha, Ninuk mengingatkan pentingnya mengoptimalkan aset milik desa yang belum memberikan manfaat ekonomi. Pasar desa dan berbagai fasilitas lainnya bisa ditata serta dikelola kembali agar tidak menjadi aset terbengkalai.
Penguatan badan usaha dan pengelolaan aset dinilainya dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa. Keduanya menjadi bekal desa menghadapi ruang fiskal yang lebih sempit.
“Agar bisa mendapatkan PADes dengan membaca potensi, jadi kita berusaha untuk peningkatan BUMDes-nya. Ini pelan-pelan, karena memang yang efisiensi anggaran enggak hanya di desa, kita di pemerintah daerah juga sama. Kita harus optimistis,” terangnya.
Ninuk berharap kepala desa beserta perangkatnya mulai memiliki pola pikir lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayah. Dengan begitu, Pendapatan Asli Desa dapat tumbuh dan menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya penurunan Dana Desa ini, saya berharap bisa mulai mengubah mindset aparatur desa, khususnya kepala desa dan perangkat, bagaimana mereka berinovasi untuk pendapatan PADes dengan membaca potensi,” pungkasnya.