PALANGKA RAYA — Fairid menyampaikan klarifikasi itu menanggapi pernyataan Sekda Kota Palangka Raya Albert Tombak yang menyebut APBD semakin terbatas dan berpotensi minus pada awal Oktober 2026. Menurut Fairid, persoalan yang terjadi bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan berkaitan dengan prosedur penggunaan dana darurat.
Dana BTT yang disiapkan untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat tidak bisa langsung dicairkan. Penggunaannya harus melalui pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan yang saat itu masih dalam proses pengusulan dan pembahasan di DPRD.
Fairid menjelaskan, saat pernyataan soal APBD minus muncul, pembahasan APBD Perubahan memang sedang berlangsung, termasuk penjadwalan pembahasannya bersama DPRD. Setelah seluruh tahapan selesai, barulah pergeseran anggaran dapat dilakukan sehingga dana BTT bisa digunakan.
"Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pada saat itu memang sedang dalam proses pengusulan dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD. Dana tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Fairid, Sabtu (3/10/2026).
Proses APBD Perubahan kini telah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Fairid meminta kondisi anggaran tersebut tidak dipahami sebagai Pemko Palangka Raya kehabisan dana untuk menangani karhutla.
"Sekarang APBD Perubahan sudah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Jadi, kalau ada kesimpangsiuran soal anggaran, sebenarnya bukan seperti itu. Pada saat itu memang proses APBD Perubahan sedang berjalan," ujarnya.
Hingga perubahan APBD, Pemko Palangka Raya telah mengeluarkan sekitar Rp 4,8 miliar untuk penanganan karhutla. Angka itu disebut Fairid sebagai bukti bahwa penanganan di lapangan tetap berjalan meski mekanisme anggaran sempat tersendat.
"Jadi, kalau dikatakan tidak ada anggaran, sekali lagi perlu saya klarifikasi," tegasnya.
Fairid juga meluruskan pernyataannya saat mengikuti rapat bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak bermaksud menyebut Pemko Palangka Raya sama sekali tidak memiliki anggaran untuk menangani karhutla.
Yang dipertanyakan saat itu, kata Fairid, adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Palangka Raya turut terdampak kabut asap akibat karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Maksud saya adalah mempertanyakan, karena Palangka Raya juga merupakan salah satu daerah yang terdampak asap, mengapa kita tidak mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat," jelasnya.
Fairid menegaskan persoalan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak membuat Pemko Palangka Raya menghentikan penanganan karhutla. Tim tetap bergerak di lapangan untuk menghadapi kebakaran yang masih terjadi.
"Kita tetap bergerak setiap hari. Apa pun kondisi dan situasinya, tetap harus kita hadapi," katanya.
Menanggapi pernyataan Sekda soal APBD minus, Fairid menduga hal itu kemungkinan hanya kekeliruan penyampaian. Menurutnya, kondisi anggaran perlu dilihat dalam konteks proses APBD Perubahan dan mekanisme penggunaan BTT yang saat itu masih berjalan.
"Mungkin saat itu Sekda hanya salah bicara," terang Fairid.