PALANGKA RAYA — Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah belum juga hilang. Warga di sejumlah kabupaten dan kota sudah lebih dari dua bulan menghirup udara berasap akibat kebakaran hutan dan lahan yang belum tuntas ditangani.
Kalangan pemuda dan pengamat sosial menyoroti lambannya respons pemerintah. Mereka menilai bencana tahunan ini sudah semestinya ditangani dengan pendekatan kemanusiaan, bukan sekadar rutinitas musiman.
Pengamat sosial masyarakat Kalteng, Cornelis, yang akrab disapa Onel, menilai perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan karhutla di daerahnya masih jauh dari cukup. Menurut dia, persoalan kemanusiaan dan keselamatan warga semestinya jadi prioritas utama.
"Sebagai rakyat jelata, saya pribadi dan kawan-kawan melihat belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap persoalan karhutla di Kalteng," ujar Onel.
Onel menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang membebankan penanganan karhutla kepada pemerintah daerah. Padahal, kata dia, kemampuan fiskal daerah sedang terbatas akibat pemotongan anggaran.
"Pemerintah pusat terlalu mengedepankan unsur politiknya dan sangat terlihat mengabaikan sisi kemanusiaan rakyat Kalteng," katanya.
Menurut Onel, pemerintah daerah perlu memiliki keberanian menyampaikan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat kepada pemerintah pusat. Termasuk soal dampak kabut asap terhadap aktivitas harian warga.
"Sayangnya pemerintah daerah kita masih jauh dari memiliki rasa keberanian untuk melawan kebijakan pemerintah pusat. Kepala daerah kita terlihat sangat tunduk kepada pemerintah pusat dan rela mengorbankan masyarakat yang memilihnya," ujarnya.
Ia juga menyinggung laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aktivitas masyarakat Kalteng tetap berjalan seperti biasa. Onel menilai laporan semacam itu tidak menggambarkan fakta di lapangan.
"Laporan Kepala BNPB kepada Presiden beberapa waktu lalu adalah contoh nyata bahwa pemerintah pusat tidak memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian, dengan menyampaikan bahwa masyarakat Kalteng tidak merasa terganggu dan aktivitas tetap berjalan sebagaimana biasa. Ini jelas sangat konyol," tegasnya.
Menurut Onel, pernyataan mengenai kondisi masyarakat harus berdasar pada fakta lapangan. Warga yang beraktivitas di tengah kabut asap menghadapi persoalan mobilitas, kualitas udara, hingga risiko kesehatan.
"Jadi menurut saya, pemerintah pusat tidak mampu mengatasi karhutla dan tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat Kalimantan Tengah," katanya.
Ketua Bidang Eksternal Badko HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun, menilai kabut asap karhutla berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga menurunkan kualitas udara dan mengancam kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
"Terlebih lagi, bencana kabut asap akibat karhutla ini sudah nyata-nyata menelan korban jiwa, baik dari kalangan relawan pemadam kebakaran yang bertaruh nyawa di garis depan maupun dari masyarakat umum. Menyebut kondisi ini normal sama dengan menormalisasi penderitaan rakyat dan menunjukkan kegagalan dalam memahami realitas di lapangan," ujarnya.
Tirta menekankan penyampaian informasi soal karhutla harus objektif dan berbasis fakta. Informasi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah pusat.
"Kalau kepada Presiden disampaikan bahwa roda kehidupan masyarakat berjalan normal, sementara masyarakat di bawah menghadapi kabut asap dan ancaman kesehatan setiap hari, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya justru membuat respons pemerintah menjadi lamban," tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhenti menganggap kabut asap sebagai kondisi biasa yang datang setiap tahun. Penanganan, menurutnya, harus diarahkan pada keselamatan warga sekaligus memastikan respons terhadap titik api dan dampaknya dilakukan maksimal.
"Jangan sampai masyarakat Kalteng merasa seolah-olah sedang dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Ketika pemerintah menyampaikan kepada Presiden bahwa kehidupan berjalan normal, sementara fakta yang dirasakan masyarakat berbeda, hal itu sangat berbahaya," ujarnya.