BUNTOK — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, meminta jajaran pemerintahan desa memperkuat kewaspadaan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi ini menempatkan aparat desa sebagai garda terdepan dalam deteksi dini potensi kebakaran.
Kepala DPMD Barito Selatan, Akhmad Akmal Husein, menegaskan posisi strategis pemerintah desa dalam upaya pencegahan karhutla karena jaraknya yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, potensi kebakaran harus diantisipasi sejak munculnya tanda-tanda awal, jangan sampai api kecil yang masih bisa dipadamkan justru berkembang menjadi kebakaran besar dan menimbulkan kabut asap.
Akmal menilai aparatur desa memiliki keunggulan karena memahami secara detail kondisi geografis dan karakter masyarakat di wilayahnya. Dengan pemantauan rutin, keberadaan titik api maupun aktivitas warga yang berpotensi memicu kebakaran dapat diketahui lebih cepat dibandingkan menunggu laporan dari instansi lain.
"Perangkat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi geografis dan karakter masyarakat di wilayahnya. Karena itu, peran aktif aparat desa dalam melakukan pengawasan langsung dan edukasi berkelanjutan sangat krusial agar tidak ada warga yang membuka lahan dengan cara membakar," katanya di Buntok, Rabu (19/8/2026).
DPMD mendorong kepala desa bersama perangkatnya memperkuat koordinasi dengan masyarakat, relawan, dan instansi terkait. Patroli di kawasan yang dianggap rawan perlu dilakukan secara berkala, terutama ketika kondisi cuaca semakin panas dan kering.
Selain patroli, membangun komunikasi persuasif dengan warga dinilai penting agar kesadaran menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Apabila ditemukan adanya titik api, informasi tersebut diharapkan segera dilaporkan kepada pihak terkait sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Akmal menegaskan bahwa pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas. Penanganan yang terlambat tidak hanya membutuhkan tenaga dan biaya besar, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kualitas lingkungan.
"Kita semua tahu bahwa penanganan karhutla selalu menyita energi dan biaya luar biasa besar jika penanggulangannya baru dilakukan saat asap tebal sudah membumbung tinggi. Oleh karena itu, pendekatan preventif dari struktur pemerintahan desa menjadi salah satu pendukung utama dalam menjaga ekologis daerah tetap aman dari ancaman kebakaran sepanjang musim kemarau ini," demikian Akmal.