PALANGKA RAYA — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Ia mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian itu menjadi momentum penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Surat edaran ini menjadi payung hukum sinergi pelaksanaan sensus di seluruh Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik biasa. “Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi di wilayahnya,” tegasnya dalam rakor.
Data yang dihasilkan nanti akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan. Dengan data yang akurat dan berkualitas, percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat bisa diwujudkan.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Tugas ini diberikan untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Penandatanganan surat edaran bersama dilakukan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Langkah ini memperkuat komitmen pemerintah daerah agar pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data yang kredibel.
Pemprov Kalteng menilai dukungan seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan. Tanpa partisipasi aktif dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, proses pendataan ribuan unit usaha dan sektor ekonomi informal di Kalteng bisa terhambat.
Staf Ahli Gubernur Yuas Elko menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemkab dan pemkot di Kalteng untuk memastikan kesiapan petugas dan sosialisasi kepada masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 direncanakan menjangkau seluruh sektor usaha, dari UMKM hingga korporasi besar yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai.