Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, mengklaim pada Januari lalu bahwa mereka telah "terlalu ketat" dalam menegakkan aturan dan membatasi perdebatan politik yang sah. Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, saat itu menyatakan perubahan ini diperlukan untuk mengurangi sensor terhadap konten sepele. Namun, data selama setahun terakhir menunjukkan konsekuensi yang sebaliknya.
Peneliti CCDH menganalisis sekitar 8 juta komentar di Facebook. Hasilnya, ujaran rasis dan kasar terhadap politisi dari kedua kubu melonjak 200 persen dalam enam bulan pertama setelah aturan baru diberlakukan. Kategori tertentu bahkan mencatat kenaikan yang lebih mengerikan.
Ancaman kekerasan dan hasutan untuk menyakiti secara fisik meningkat empat kali lipat pada periode yang sama. Ini bukan sekadar caci maki politik biasa, melainkan serangan terstruktur yang menargetkan identitas ras dan etnis para anggota dewan.
Keputusan Meta membalikkan arah kebijakan moderasi konten yang sebelumnya ketat. Perusahaan beralasan bahwa sistem otomatis mereka terlalu sering menghapus diskusi politik yang sah dan menjengkelkan pengguna. "Kami telah menerapkan aturan secara berlebihan, membatasi perdebatan politik yang sah, dan menyensor terlalu banyak konten sepele," tulis Kaplan dalam pengumuman kebijakan saat itu.
Namun, data empiris dari CCDH justru menunjukkan bahwa pelonggaran ini membuka pintu bagi aktor jahat untuk menyebarkan kebencian tanpa hambatan. Algoritma Facebook, yang dirancang untuk memprioritaskan keterlibatan pengguna, tampaknya memperkuat konten-konten agresif ini.
Temuan ini menjadi peringatan keras bagi platform media sosial global, termasuk yang beroperasi di Indonesia. Meski riset ini berfokus pada politisi AS, pola yang sama berpotensi terjadi di ekosistem digital mana pun ketika aturan moderasi dilonggarkan tanpa pengawasan ketat.
Di Indonesia, di mana polarisasi politik seringkali tajam selama pemilu, pelajaran dari kasus ini relevan. Platform seperti Facebook dan Instagram masih menjadi arena utama perdebatan publik, dan keputusan sepihak Meta tentang batas kebebasan berbicara bisa berdampak langsung pada iklim demokrasi lokal.
CCDH mendesak Meta untuk segera mengevaluasi ulang kebijakan ini. Tanpa intervensi, platform digital berisiko menjadi alat amplifikasi ujaran kebencian, bukan ruang diskusi yang sehat.