PALANGKA RAYA — Curah hujan signifikan yang membasahi lahan gambut di Kalimantan Tengah diikuti penurunan drastis titik panas. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi+) pada 28 Oktober 2026, tidak terdeteksi titik panas di Kalteng selama 12 jam terakhir, baik pada tingkat kepercayaan rendah, sedang, maupun tinggi.
Kondisi itu meredakan kabut asap pekat yang sebelumnya mendorong kualitas udara Kalteng ke level berbahaya. Namun, pegiat lingkungan menilai api yang padam bukan berarti persoalan karhutla selesai.
Walhi: Hujan Bukan Alasan Hentikan Penegakan Hukum
Manager Advokasi, Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Tengah, Agung Sesa, mengatakan hujan dalam beberapa hari terakhir membantu meredakan kabut asap dan mengurangi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Meski begitu, ia menegaskan kondisi tersebut tak boleh menjadi alasan menghentikan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat karhutla.
"Hujan memang membantu meredakan dampak karhutla, terutama kabut asap dan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Tetapi, bukan berarti persoalannya selesai," kata Agung kepada Mongabay Indonesia.
Menurut Agung, pemerintah tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Aparat penegak hukum diminta menelusuri akar persoalan dan memastikan perusahaan yang terbukti melanggar bertanggung jawab.
Ia menekankan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla harus tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tak boleh sekadar menjadi respons sesaat atau momentum menunjukkan seolah-olah pemerintah sudah bekerja.
Sanksi Administratif hingga Pencabutan Izin
Walhi mendorong aparat menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pelaku. Sanksi administratif hingga pencabutan perizinan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran juga perlu dijatuhkan.
Agung juga mengingatkan pemerintah agar tak terlena dengan datangnya musim hujan. El-Niño yang masih berlangsung hingga tahun depan dinilai menjadi alasan untuk tetap waspada.
"Justru masa hujan ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat penanganan dan pencegahan karhutla. Jangan sampai pemerintah lengah karena menganggap kebakaran sudah berakhir. Justru, persiapan harus dilakukan sejak sekarang, mulai dari mitigasi, pemetaan wilayah rawan, hingga pemulihan lahan bekas terbakar, terutama ekosistem gambut," katanya, 30 Oktober.
Mitigasi dan Pemulihan Gambut Belum Tuntas
Walhi meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah mitigasi terukur, termasuk memetakan areal bekas terbakar sebagai dasar pemulihan ekosistem. Kawasan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting menjadi prioritas.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat juga perlu diperkuat, tidak hanya dalam penanganan darurat tetapi dalam upaya mitigasi dan pemulihan pasca karhutla. Di tengah situasi krisis iklim, ketidakpastian kondisi iklim ke depan dinilai harus menjadi perhatian serius.
Ancaman El-Niño berkepanjangan maupun potensi La-Niña yang dapat meningkatkan curah hujan dan memicu banjir merupakan risiko yang harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah diminta tidak bekerja secara reaktif ketika bencana terjadi, tetapi membangun kesiapsiagaan dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
Mahasiswa Kalteng Sempat Kena Label SARA Saat Beraksi
Sebelum hujan datang, karhutla di Kalteng menyebabkan kabut asap pekat hingga kualitas udara pada level berbahaya. Kondisi itu mendorong masyarakat termasuk mahasiswa turun aksi menyuarakan kritik dan protes atas penanganan karhutla yang dinilai lambat.
Pada 19 Oktober lalu, ratusan mahasiswa di ibu kota Kalimantan Tengah turun ke jalan sejak pukul 12.00-17.00 WIB. Mereka yang menyuarakan kritik malah terkena label isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Walhi menegaskan penegakan hukum karhutla harus berjalan tanpa pandang bulu, sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan ekologis di Kalteng tidak berhenti saat api padam.