PALANGKA RAYA — Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor menyatakan peningkatan kapasitas perancang menjadi langkah penting agar produk hukum daerah berkualitas dan selaras dengan peraturan di atasnya. Regulasi yang lahir juga dituntut mampu menjawab kebutuhan warga di lapangan.
Forum PENA HUKUM Series 2 digelar secara hibrida, mempertemukan peserta di Aula Mentaya dengan peserta daring. Materi disampaikan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Alexander Palti.
Peserta datang dari unsur DPRD, sekretariat DPRD, biro hukum, dan bagian hukum pemerintah daerah. Hadir pula Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), perancang peraturan perundang-undangan, sekretaris daerah, Dewan Adat Dayak, serta perwakilan media.
Keterlibatan lintas unsur itu dimaksudkan membangun kesamaan pemahaman sejak tahap perencanaan hingga pembentukan regulasi. Hajrianor menekankan koordinasi antara pemda, DPRD, Kanwil Kemenkum, dan pemangku kepentingan lain sebagai kunci.
"Pembentukan regulasi daerah membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Kanwil Kemenkum, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses penyusunan peraturan berjalan lebih terarah dan menghasilkan regulasi yang efektif serta dapat diterapkan," kata Hajrianor.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng Muhamad Mufid menjelaskan, forum ini menjadi ruang penguatan kompetensi sekaligus koordinasi bagi perancang di wilayah Kalteng. Peserta diarahkan memahami proses pembentukan peraturan, termasuk pemenuhan indikator penilaian IRH.
Menurut Mufid, pemahaman yang lebih baik soal tahapan pembentukan regulasi berdampak langsung pada kualitas produk hukum daerah. Aspek formal dan prosedural tetap dijaga, tetapi substansi juga harus sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
"Dengan demikian, produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formal dan prosedural, tetapi juga memiliki substansi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat," kata Muhamad Mufid.
Perancang peraturan berperan sejak naskah awal disusun hingga regulasi ditetapkan. Kesalahan teknis di tahap perancangan berpotensi membuat perda atau peraturan bupati/wali kota bermasalah saat diuji atau diterapkan di daerah.
Kanwil Kemenkum Kalteng berharap penguatan kapasitas lewat PENA HUKUM mendorong peningkatan kualitas tata kelola pembentukan regulasi. Reformasi hukum di seluruh wilayah Kalimantan Tengah diharapkan ikut menguat, bukan hanya di ibu kota provinsi.
Bagi pemerintah kabupaten dan kota, forum ini menjadi kesempatan menyamakan pemahaman dengan DPRD sebelum regulasi masuk pembahasan. Koordinasi awal mengurangi risiko