PALANGKA RAYA — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng mengarahkan pengembangan industri pada lima kelompok sumber daya alam: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Kelima sektor itu diposisikan sebagai basis hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Pembahasan RPIP melibatkan kalangan akademik dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Dokumen ini belum memuat daftar final proyek, besaran investasi per sektor, maupun lokasi fasilitas pengolahan baru.
Hilirisasi Diminta Tak Berhenti di Jual Bahan Mentah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, menyatakan pembangunan industri berperan penting mendorong transformasi ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikannya saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Anang, pengembangan industri perlu diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui kegiatan pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah. Kebijakan hilirisasi diharapkan memperkuat struktur ekonomi agar tidak hanya bertumpu pada penjualan komoditas mentah.
Langkah itu juga diarahkan untuk memperluas aktivitas industri pengolahan, meningkatkan daya saing produk, dan membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal. Namun manfaat ekonominya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, tenaga kerja, teknologi, investasi, serta kemampuan daerah mengembangkan rantai produksi.
Empat Tahap: Fondasi 2027–2029 hingga Industri Mandiri 2045
RPIP membagi pengembangan industri ke dalam empat tahapan. Periode 2027–2029 diarahkan pada penguatan fondasi pembangunan industri, mencakup kesiapan dasar pendukung kegiatan industri.
Tahap kedua, 2029–2034, menitikberatkan percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan investasi. Tahap ketiga pada 2034–2039 diarahkan untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pemerataan pembangunan industri.
Adapun tahap akhir menuju 2045 menyasar terwujudnya industri yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Pencapaian tiap tahapan tetap memerlukan sasaran terukur, dukungan anggaran, dan evaluasi berkala.
IKM dan Warga Lokal Diminta Ikut Masuk Rantai Produksi
Kepala Disdagperin Kalteng Norhani menegaskan RPIP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kapasitas produksi perusahaan besar. Penguatan industri kecil dan menengah (IKM) ditempatkan sebagai bagian penting pembangunan industri daerah.
Menurut Norhani, pengembangan sektor industri harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kegiatan ekonomi, dan penerapan prinsip industri ramah lingkungan.
Pelaku usaha lokal dinilai berpotensi terlibat dalam rantai produksi maupun penyediaan barang dan jasa pendukung industri. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan kemampuan pelaku usaha diperlukan agar kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
Karena itu, dokumen RPIP diharapkan memuat program yang memperjelas bentuk dukungan kepada IKM dan masyarakat lokal. Pemerintah juga menempatkan pemerataan pembangunan industri dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perencanaan.
RPIP 2027–2045 masih berada pada tahap penyusunan, sehingga arah kebijakan dapat berlanjut ke penetapan program dan kebutuhan anggaran pada tahapan berikutnya.