PULANG PISAU — Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menyebut alokasi 3.027 bidang tanah tersebut belum final. Pemerintah masih akan menginventarisasi dan memverifikasi calon penerima beserta bidang tanah yang diusulkan, sehingga angka akhirnya bisa bertambah maupun berkurang.
Program sertifikasi gratis ini menyasar dua kelompok warga. Pertama, mereka yang pernah menerima BSPS pada 2017–2026. Kedua, warga yang diusulkan sebagai penerima BSPS tahun 2026.
Syarat Bidang Tanah yang Bisa Diusulkan
Selain memenuhi kriteria penerima, bidang tanah yang diajukan harus sudah dimiliki dan berada dalam penguasaan masyarakat bersangkutan. Verifikasi dilakukan agar sertifikat hanya jatuh ke tangan warga yang benar-benar berhak.
Koordinasi antara Pemkab Pulang Pisau dan ATR/BPN disebut telah berjalan baik. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimhub) menjadi perangkat daerah yang menangani koordinasi teknis, termasuk komunikasi dua arah untuk menindaklanjuti persiapan dan pendataan calon penerima.
Mengapa Sertifikat Tanah Penting bagi Warga MBR
Jayadikarta menegaskan sertifikasi memberi legalitas dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Dengan dokumen pertanahan yang sah, warga punya perlindungan hukum lebih jelas.
Manfaat lain: meminimalkan potensi sengketa atau persoalan batas kepemilikan tanah di kemudian hari. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, sertifikat juga menjadi modal aset yang selama ini sulit mereka akses.
Bukan Hanya Tanah, Pemkab Jaga Harga Sembako
Di sisi lain, Jayadikarta memaparkan langkah Pemkab Pulang Pisau menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi. Upaya itu dilakukan lewat rapat koordinasi pengendalian inflasi, gerakan menanam cabai, sidak pasar, operasi pasar murah, pasar penyeimbang, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM).
Cabai rawit disebut sebagai salah satu komoditas yang perlu perhatian khusus. Pasokan yang terganggu berpotensi memicu kenaikan inflasi di daerah.
Pemkab berharap program sertifikasi tanah bagi MBR direalisasikan sesuai ketentuan dan menjangkau warga yang benar-benar memenuhi kriteria. Bersamaan dengan upaya pengendalian inflasi, program-program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memberi perlindungan ekonomi sekaligus kepastian hukum atas aset masyarakat.