NANGA BULIK — Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra memaparkan strategi dan inovasi pemerintah kabupaten dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada tahapan presentasi dan uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Kehadiran langsung Rizky dalam forum tersebut dinilai menunjukkan komitmen pimpinan daerah mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Kabupaten Lamandau menjadi salah satu peserta yang berhasil memasuki tahapan presentasi dan uji publik dalam proses penilaian menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
PPID Pelaksana Dibentuk hingga Tingkat Desa
Dalam paparannya, Rizky menekankan salah satu langkah konkret Pemkab Lamandau adalah mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana hingga tingkat desa. Menurutnya, langkah itu penting agar prinsip keterbukaan informasi tidak hanya terpusat pada pemerintah kabupaten, tetapi juga menjangkau lapisan pemerintahan paling bawah.
"Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang terbuka, melayani dan dapat dipercaya," kata bupati dalam keterangan yang diterima di Nanga Bulik.
Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Diminta Konsisten
Rizky juga mendorong seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten. Selain itu, ia meminta kualitas pelayanan informasi ditingkatkan serta transparansi dan akuntabilitas dijadikan bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Melalui berbagai strategi dan inovasi tersebut, Pemkab Lamandau berharap implementasi keterbukaan informasi publik semakin optimal. Harapan berikutnya, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ikut menguat.