KALIMANTAN TENGAH — Danantara bersama Badan Pengelola BUMN tengah menghitung biaya dan manfaat rencana impor KRL bekas dari Jepang untuk menambah armada kereta penumpang. Kajian ini melibatkan Kementerian Perhubungan serta PT INKA sebagai produsen dalam negeri, dan keputusannya akan menentukan opsi pengadaan yang dipakai pemerintah.
Kepala BP BUMN yang juga menjabat COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Agenda utamanya membahas kebutuhan pengadaan KRL sekaligus mencari alternatif untuk memenuhi layanan transportasi publik yang terus tumbuh.
Dony menekankan Danantara ingin tahu angka impor secara rinci dan manfaat yang bakal didapat sebelum pemerintah mengambil langkah. Perhitungan itu menjadi dasar pertimbangan, bukan sekadar keputusan cepat.
"Kita mesti melihat cost and benefit-nya, keuntungannya berapa, apa yang kita dapatkan dari situ, nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," ucap Dony usai menghadiri Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-6 bertajuk "Dua Tahun Danantara" yang digelar IKA Fikom Unpad di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
INKA Tetap Jadi Prioritas, tapi Kapasitas Terbatas
Rencana mendatangkan KRL bekas dari Jepang tidak lantas membuat produksi dalam negeri dikesampingkan. Dony menegaskan INKA masih menjadi bagian dari perhitungan, hanya saja kapasitas pabriknya kini terbatas dan perusahaan sedang menjalani transformasi.
Danantara juga mendorong percepatan elektrifikasi lintasan Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak. Ketiga jalur itu menuntut tambahan armada, sehingga pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan layanan dengan kemampuan produksi domestik.
"Kita seimbangkan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya, itu yang akan kita lakukan alternatif," kata Dony.
Pertemuan Batal, Pembahasan Tetap Jalan
Di tempat terpisah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkap pertemuan dengan Dony pada Jumat akhirnya tidak terlaksana. Meski begitu, pembahasan rencana impor tetap berlanjut dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KAI, dan INKA.
"Kita duduk untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan KAI dan juga apa yang menjadi concern dari INKA. Jadi kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa," ujar Dudy dalam Lokakarya Media Forwahub-BKIP bertajuk "Terhubung Melayani, Bergerak untuk Negeri" di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Dudy menjelaskan Kemenhub memegang kewenangan soal persyaratan teknis pengadaan KRL. Kementerian Perdagangan mengurus perizinan impor, sementara Kementerian Perindustrian memberi masukan soal kemampuan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan KAI.
"Masing-masing ini punya kebijakan kami dari sisi kementerian secara teknis mengatakan KRL itu untuk safety-nya, seperti apa persyaratan teknisnya, namun kami juga harus berkomunikasi kalau ternyata oh ini ada batasan usia yang diperkenankan untuk dilakukan importasi," ucap Dudy.
Dorongan Penumpang Jadi Pertimbangan Utama
Keputusan pengadaan KRL tidak bisa dilepaskan dari lonjakan jumlah penumpang dari tahun ke tahun. Pemerintah ingin memastikan tambahan armada tersedia secepat mungkin agar layanan tidak terganggu.
Dudy juga menunggu penjelasan INKA soal antisipasi setelah pengembalian tujuh unit KRL sebelumnya. Pemerintah akan mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: pemenuhan kebutuhan armada, kapasitas produksi INKA, dan ketentuan impor yang berlaku.
Hasil pembahasan lintas kementerian dan BUMN itulah yang nantinya menentukan opsi pengadaan KRL mana yang bakal ditempuh. Bagi penumpang KRL, keputusan ini menentukan seberapa cepat antrean dan kepadatan di jam sibuk bisa diredam.
