KALIMANTAN TENGAH — Jakarta — Penghargaan diserahkan Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah kepada Direktur Keuangan TASPEN Elmamber Sinaga dalam acara Stakeholders Day 2026 di Kantor DSP, Kementerian Keuangan, Jakarta. Ajang itu mempertemukan penyelenggara program, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan untuk menampung masukan perbaikan layanan.
Dasar penilaiannya adalah survei DSP yang mengukur kinerja layanan badan penyelenggara serta kementerian dan lembaga. Dari hasil survei itu, TASPEN dinilai unggul dalam sinergi dan kerja sama penyelenggaraan program jaminan sosial.
Penyaluran Belanja Pensiun Jadi Penentu
Penghargaan ini tidak lepas dari capaian TASPEN menyalurkan belanja pensiun yang melewati target dalam komitmen kinerja bersama Direktorat Sistem Perbendaharaan. Artinya, kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada ASN berjalan sesuai jadwal, bahkan melampaui kesepakatan yang ditetapkan.
Corporate Secretary TASPEN Henra menyebut penghargaan tersebut sebagai apresiasi sekaligus pendorong perbaikan layanan.
"Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi TASPEN untuk senantiasa menghadirkan layanan yang andal dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi dan memperkuat kolaborasi agar manfaat jaminan sosial dapat diterima peserta secara optimal," ujar Henra dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9).
Siapa Peserta yang Dilayani TASPEN
TASPEN mengelola empat program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara: pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Total pesertanya kini 9,13 juta orang, terdiri atas 5,85 juta peserta aktif dan 3,28 juta penerima pensiun.
Untuk menjangkau mereka, TASPEN mengoperasikan 57 kantor cabang dan menggandeng 46 mitra bayar. Jaringan layanannya tersebar di lebih dari 16 ribu titik di seluruh Indonesia.
Langkah Setelah Penghargaan
Henra menegaskan TASPEN akan terus memperkuat layanan jaminan sosial yang mudah, cepat, aman, dan andal. Arah kebijakan itu disebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat pelayanan publik dan perlindungan sosial.
Bagi peserta, penghargaan ini menjadi sinyal bahwa penyaluran hak pensiun dan jaminan sosial lainnya berjalan di jalur yang benar. Bagi Kementerian Keuangan, capaian TASPEN menjadi masukan untuk menyusun rekomendasi perbaikan kualitas layanan badan penyelenggara jaminan sosial ke depan.
