KALIMANTAN TENGAH — Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sejumlah lembaga internasional masih berada di bawah target pemerintah. Bank Dunia memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 2,8 persen, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mematok 3,1 persen, dan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan 3,4 persen pada tahun tersebut.
Perlambatan ekonomi China dan Amerika Serikat (AS) menjadi tekanan utama. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi dunia, yang pada akhirnya menghambat laju ekspor Indonesia.
Bank Sentral Global Kembali Naikkan Suku Bunga
Nailul Huda menyoroti perubahan kebijakan moneter di negara maju sebagai faktor penghambat. Bank sentral AS (Federal Reserve) dan Jepang (Bank of Japan) telah memulai rezim kenaikan suku bunga acuan, yang berimbas pada arus modal keluar dari negara berkembang.
"Target pertumbuhan ekonomi 6 persen saya nilai terlalu optimis di tengah kondisi ekonomi global dan nasional seperti saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi global melemah dan bank sentral seperti AS serta Jepang sudah memulai rezim kenaikan suku bunga acuan," ujar Huda dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Kenaikan suku bunga global membuat investor cenderung menarik dananya dari aset berisiko, termasuk obligasi dan saham di pasar negara berkembang. Kondisi ini menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya impor, yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi dari target.
Inflasi dan Daya Beli Jadi Pekerjaan Rumah
Selain pertumbuhan, Celios juga menyoroti asumsi inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen dalam RAPBN 2027. Target ini dinilai menantang mengingat tekanan harga pangan dan energi yang masih fluktuatif.
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah juga menjadi perhatian. Jika konsumsi rumah tangga tidak tumbuh signifikan, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) akan sulit mendorong pertumbuhan ke level 6 persen.
Apa Artinya bagi Investor dan Pelaku Usaha?
Bagi pelaku pasar, asumsi makro yang terlalu tinggi berisiko menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap pendapatan negara. Jika realisasi pertumbuhan di bawah target, penerimaan pajak berpotensi shortfall, yang bisa memicu pelebaran defisit fiskal.
Dari sisi korporasi, proyeksi pertumbuhan yang moderat menjadi sinyal bagi perusahaan untuk lebih konservatif dalam menyusun rencana ekspansi. Sektor yang bergantung pada daya beli domestik, seperti ritel dan properti, perlu mencermati potensi perlambatan konsumsi.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja infrastruktur dan hilirisasi industri. Keberhasilan mencapai target 6 persen akan sangat bergantung pada eksekusi kebijakan di lapangan serta kondisi eksternal yang terus berubah.
