PALANGKA RAYA — Agustiar menegaskan program MBG tidak boleh berhenti, namun pelaksanaannya perlu diperbaiki agar tidak hanya dinikmati golongan tertentu. Ia sepakat dengan aspirasi pengunjuk rasa yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap skema distribusi dan sasaran penerima manfaat.
"Program MBG ini bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga di daerah lain. Pelaksanaanya memang belum sempurna, tetapi itulah perlunya evaluasi. Jadi, kami mendukung pernyataan sikap pendemo," kata Agustiar dalam pernyataan yang dikutip Selasa.
Delapan Poin Aspirasi yang Didukung Gubernur
Koordinator aksi Koalisi MPGA Kalteng, Tirta Yoga, menyampaikan delapan poin aspirasi yang menjadi tuntutan mereka. Selain mendukung Presiden melanjutkan MBG, koalisi meminta lahirnya Undang-Undang sebagai payung hukum program tersebut.
Poin lainnya mendorong pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN), implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM. Koalisi juga meminta BGN melibatkan mitra dalam setiap penyusunan keputusan dan menindak tegas pihak yang dianggap menghambat program.
MBG Dinilai Dorong Ekonomi UMKM Lokal
Menurut Tirta, masyarakat melihat MBG memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Program ini membuka peluang usaha bagi UMKM lokal yang menjadi penyedia bahan pangan dan jasa pendukung.
"Selain memperluas akses terhadap makanan bergizi, program tersebut juga membuka peluang usaha bagi UMKM lokal yang menjadi penyedia bahan pangan maupun jasa pendukung, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Tirta.
Apa yang Diminta Pemprov Kalteng?
Agustiar menekankan agar evaluasi program difokuskan pada pemerataan sasaran. Ia tidak ingin MBG hanya menjangkau kelompok tertentu sementara daerah lain atau masyarakat kecil justru terlewat. Pemprov Kalteng berkomitmen mengawal agar distribusi berjalan tepat sasaran.
Dukungan gubernur terhadap aksi damai ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik konstruktif. Langkah selanjutnya, koalisi berharap pemerintah pusat segera merealisasikan payung hukum MBG agar program tidak bergantung pada kebijakan sementara.
