SAMPIT — Menurut Marudin, sisa perputaran uang plasma mengalir ke kabupaten lain, termasuk ke luar provinsi dan luar Pulau Kalimantan. Angka itu merujuk pada hasil kewajiban plasma 20 persen bagi perusahaan perkebunan sawit.
“Perputaran penghasilan plasma sawit 20 persen itu di Kotim, kurang lebih satu bulan berkisar Rp1 triliun. Tetapi, perputaran uang tersebut tidak berputar di Kotim, yang hanya berputar kurang lebih sekitar 10 persen saja, sisanya di kabupaten lain, termasuk di luar provinsi dan di luar Pulau Kalimantan,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Marudin.
Marudin menilai persoalan plasma tidak berhenti pada besarnya hasil kebun yang dibagikan kepada masyarakat. Siapa yang mengelola dan siapa penerima manfaatnya juga harus diperhatikan.
Tanpa pengaturan itu, perputaran ekonomi dari sektor perkebunan tidak otomatis memberi keuntungan bagi daerah. Karena itu, Bapemperda mendorong regulasi agar kewajiban plasma 20 persen berdampak lebih besar bagi masyarakat lokal.
Salah satu poin yang dinilai perlu masuk dalam aturan adalah persyaratan administrasi kependudukan. Marudin berpendapat penerima plasma sebaiknya warga yang memiliki adminduk Kotim.
Dengan syarat itu, hasil ekonomi perkebunan sawit diharapkan lebih banyak beredar di wilayah Kotim, bukan mengalir ke daerah lain.
“Bagaimana itu diterbitkan sebuah regulasi agar ketika plasma 20 persen itu memang berputar di daerah asli adminduk Kotim, maka insyaallah Kotim akan menjadi sejahtera,” tegas Marudin.
Marudin menyatakan dukungan terhadap Bupati Kotim Halikinnor yang ingin mengatur pengelolaan plasma melalui regulasi daerah. Ia menyebut dorongan ini sejalan dengan prinsip politik kehadiran yang diusung PKB, yakni kebijakan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kami PKB, Fraksi PKB di DPRD melalui Bapemperda nanti, akan mendorong untuk diterbitkan Perda tentang sebagaimana manajemen atau pengelolaan plasma itu kembali kepada masyarakat Kotim,” katanya.