Pemkab Seruyan Benahi Data Pengelolaan Sampah Lewat SIKPSN dan PROPER, Wakil Bupati Minta Validitas Data Terjaga

Penulis: Teguh Prasetyo  •  Selasa, 03 November 2026 | 14:18:01 WIB
Wakil Bupati Seruyan Supian membuka Training Tata Cara Pelaporan Kinerja Pengelolaan Sampah Berbasis SIKPSN dan PROPER di Kuala Pembuang.

KUALA PEMBUANG — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Seruyan menggelar Training Tata Cara Pelaporan Kinerja Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Skala Kawasan berdasarkan SIKPSN dan PROPER se-Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Supian itu diikuti perwakilan perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta pelaku usaha.

Pelatihan menyasar dua sistem pelaporan sekaligus: Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional (SIKPSN) untuk pemerintah daerah dan desa, serta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) untuk dunia usaha. Keduanya dinilai menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Mengapa Pola Kumpul-Angkut-Buang Dinilai Tak Cukup Lagi

Supian menegaskan pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Menurutnya, diperlukan perubahan pola pikir serta keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

"Pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Kita harus mulai menerapkan pengelolaan yang lebih terencana dan berkelanjutan," tegas Supian di hadapan peserta pelatihan.

Pernyataan itu menjadi dasar mengapa pelatihan pelaporan digelar. Data yang akurat dibutuhkan agar perencanaan pengelolaan sampah tidak salah sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Perangkat Daerah Diminta Jaga Validitas, Perusahaan Diminta Patuh PROPER

Supian membagi tanggung jawab pelaporan ke dua pihak. Perangkat daerah dan pemerintah desa maupun kelurahan diminta memastikan validitas data yang disampaikan ke SIKPSN.

Sementara pelaku usaha wajib menjalankan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memenuhi kewajiban pelaporan melalui PROPER.

"Perangkat daerah dan pemerintah desa maupun kelurahan harus memastikan validitas data. Sementara pelaku usaha wajib menjalankan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Supian, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya berada di tangan pemerintah. Pelaku usaha juga memikul kewajiban yang sama, terutama karena aktivitas mereka berdampak langsung pada kondisi lingkungan sekitar.

DLHK Diminta Aktif Dampingi dan Awasi Pelaporan

Supian meminta DLHK Seruyan tidak berhenti pada pelatihan. Instansi tersebut harus aktif memberikan pendampingan sekaligus mengawasi pelaksanaan pelaporan di lapangan.

Dengan pengawasan yang berjalan, data yang dihimpun bisa menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Seruyan. Pembenahan data juga menjadi pintu masuk bagi penerapan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Pelatihan ini menjadi langkah awal Pemkab Seruyan menyeragamkan cara pelaporan di tingkat perangkat daerah, desa, kelurahan, dan pelaku usaha. Hasilnya akan terlihat dari kualitas data SIKPSN dan PROPER yang masuk pada periode pelaporan berikutnya.

Reporter: Teguh Prasetyo
Sumber: radarsampit.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top