HONG KONG — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong memperkuat komitmen pelindungan dan pelayanan bagi warga negara Indonesia melalui kegiatan PASTI ADA SOLUSI. Kegiatan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia dalam satu forum koordinasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Konsul Jenderal RI di Hong Kong Andi Ardiansyah dalam jamuan makan malam bersama delegasi pemerintah Indonesia di Ruang Ramayana, KJRI Hong Kong. Jamuan itu dihadiri Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.
Turut hadir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum Widodo, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah, dan Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuldi Yusman.
Mukhtarudin menegaskan pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, negara harus hadir sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga pekerja kembali ke Tanah Air.
"Negara harus hadir untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia mendapatkan pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar setiap persoalan yang dihadapi Pekerja Migran dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu," ujar Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin menekankan pekerja migran Indonesia bukan sekadar tenaga kerja, melainkan warga negara yang memiliki hak atas perlindungan, kepastian hukum, dan pelayanan dari negara. Melalui PASTI ADA SOLUSI, pemerintah ingin memastikan persoalan WNI di luar negeri ditangani lewat pendekatan lintas sektor dengan mengedepankan keselamatan masyarakat.
Andi memaparkan Hong Kong dan Makau memiliki karakteristik tersendiri sebagai wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok yang menerapkan prinsip one country, two systems. Posisi itu menjadikan Hong Kong pusat konektivitas global yang menarik bagi masyarakat internasional, termasuk WNI.
Berdasarkan data per 30 September 2026, tercatat 186.008 WNI menetap di Hong Kong. Sebanyak 165.763 orang atau sekitar 89 persen bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di sektor domestik.
Selain PMI, ada sekitar 1.200 pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi Hong Kong. Komunitas WNI juga mencakup kalangan profesional di sektor terampil dan penduduk tetap. Kunjungan wisatawan Indonesia ke Hong Kong pada periode yang sama mencapai 228.455 orang.
Besarnya jumlah WNI tersebut, menurut Andi, menuntut penguatan pelayanan dan pelindungan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. KJRI disebutnya sebagai rumah bersama bagi pekerja migran, pelajar, profesional, dan diaspora Indonesia di wilayah itu.
Ruang Ramayana di KJRI Hong Kong hampir setiap Minggu dimanfaatkan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat Indonesia. Kegiatannya beragam, mulai dari pertemuan warga, aktivitas keagamaan, seni dan budaya, hingga pengembangan kapasitas.
Andi menyoroti kerangka regulasi ketenagakerjaan Hong Kong yang memberikan perlindungan bagi pekerja domestik melalui Employment Ordinance atau Cap. 57. Upah minimum ditetapkan 5.220 dolar Hong Kong per bulan sejak 3 Oktober 2026.
Tunjangan makan minimal 1.236 dolar Hong Kong berlaku bagi pekerja yang tidak memperoleh fasilitas makan dari pemberi kerja. Pekerja juga berhak atas satu hari istirahat dalam sepekan dan 15 hari libur nasional pada 2026.
Regulasi tersebut turut mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, serta kode etik bagi agen ketenagakerjaan. Dengan dukungan kerangka itu, rata-rata kasus yang melibatkan WNI di Hong Kong setelah pandemi COVID-19 berada pada kisaran 1.500 kasus per tahun atau sekitar 0,8 persen dari total populasi WNI.
"Pelindungan WNI tidak semata-mata diukur berdasarkan angka kasus yang ditangani. Keselamatan dan pemenuhan hak warga negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas utama pemerintah," tandas Andi.