KALIMANTAN TENGAH — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyiapkan Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV di Ternate, Maluku Utara, dengan tema pertambangan berkelanjutan di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi. Ajang tahunan ini bakal dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Maluku Utara dipilih karena posisinya sebagai salah satu produsen nikel utama Indonesia.
Ketua panitia TPT ke-XXXV, Muhamad Lail Wahid, mengatakan persiapan acara terus dimatangkan. Ia menyebut Maluku Utara punya relevansi kuat dengan isu yang diangkat tahun ini, terutama karena perkembangan industri nikel dan hilirisasi menjadikan wilayah itu simpul penting rantai nilai mineral nasional.
"Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah produsen nikel di Indonesia. Kami sangat antusias menjadi tuan rumah dari Temu Profesi Tahunan dari para profesional di industri pertambangan yang tergabung dalam PERHAPI," kata Lail kepada Majalah TAMBANG.
Selain nikel, Maluku Utara menyimpan potensi emas melalui PT Nusa Halmahera yang mengoperasikan tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Wilayah ini juga punya potensi bijih besi, pasir besi, serta mineral bukan logam dan batuan.
Lail menilai kombinasi itu membuat Maluku Utara menjadi ruang pembelajaran soal bagaimana pertumbuhan industri mineral bisa diseimbangkan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi positif untuk perbaikan tata kelola pertambangan.
"Kami siap menjadi tuan rumah yang baik dan tentu saja berharap ada hasil positif dari kegiatan ini untuk perbaikan tata kelola pertambangan demi peningkatan kontribusi bagi bangsa dan masyarakat," ujarnya.
Industri pertambangan Indonesia berada di posisi strategis dalam pembangunan nasional. Mineral dan batu bara bukan cuma sumber penerimaan negara, tetapi juga fondasi hilirisasi, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan wilayah.
Tekanan dari luar datang bersamaan. Lail menyoroti pergeseran geopolitik, kompetisi penguasaan mineral kritis, perubahan rantai pasok global, volatilitas harga komoditas, tuntutan dekarbonisasi, perkembangan teknologi digital, hingga penguatan standar Environmental, Social and Governance (ESG).
Dalam kondisi itu, Indonesia didorong membangun tata kelola pertambangan yang lebih tangguh, transparan, dan berdaya saing. Ukuran keberhasilan pun bergeser — tidak lagi cukup dari besarnya produksi dan nilai ekonomi semata.
"Industri pertambangan juga dituntut memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama masyarakat dan daerah penghasil, melalui peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan nilai tambah, serta penguatan kemandirian wilayah," tutur Lail.
TPT ke-XXXV mengusung tema "Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi". Kegiatan berlangsung tiga hari dengan rangkaian yang padat.
PERHAPI menempatkan forum ini sebagai ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan gagasan bagi masa depan pertambangan Indonesia.
"Kami berharap para anggota PERHAPI bisa hadir di acara ini karena Maluku Utara adalah bagian yang sangat penting bagi dunia pertambangan Indonesia," pungkas Lail.
Pemilihan Ternate sebagai tuan rumah menegaskan pergeseran pusat gravitasi industri mineral Indonesia ke kawasan timur. Seiring hilirisasi nikel yang terus berjalan, daerah penghasil seperti Maluku Utara menghadapi ujian nyata: menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan hak warga sekitar.