Pemkab Barito Timur mempertahankan status tanggap darurat karhutla dan mengaktifkan posko kabupaten sebagai pusat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi yang dipimpin Sekda Misnohartaku di Ruang Rapat Bupati Barito Timur. BPBD Damkar mencatat 704 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 671,5 hektare secara kumulatif.
TAMIANG LAYANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan karhutla yang membahas perkembangan kejadian, perpanjangan status tanggap darurat, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur.
Misnohartaku mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tetap waspada dan lebih aktif. Sejumlah titik panas masih terpantau meningkat dan berada di lokasi yang sulit dijangkau petugas.
"Meskipun tren kejadian karhutla mulai menurun, sejumlah titik panas masih terpantau meningkat dan berada di lokasi yang sulit dijangkau petugas," ujarnya.
Kondisi cuaca diperkirakan masih kering hingga Oktober. Pemkab Bartim menjadikan faktor itu sebagai dasar utama mengantisipasi potensi kebakaran susulan.
"Seluruh unsur terkait harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla," kata Misnohartaku.
Sekda meminta pembaruan data kejadian dilakukan setiap hari. Kebutuhan operasional petugas di lapangan juga harus dipastikan terpenuhi, mulai dari bahan bakar minyak, peralatan pemadaman, hingga dukungan personel dari perangkat daerah.
Posko Kabupaten tetap beroperasi sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan karhutla. Rapat juga membahas distribusi air bersih, dampak kesehatan masyarakat, serta dukungan anggaran dalam penanganan bencana.
Berdasarkan laporan BPBD Damkar Barito Timur, tercatat 704 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 671,5 hektare secara kumulatif.
Dinas Kesehatan Bartim melaporkan 2.336 kasus gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta 173 kasus diare selama periode 18 Agustus hingga 30 September 2026.
Pemkab Bartim memantau kualitas udara, menyiapkan obat-obatan dan masker, serta memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kondisi karhutla.
"Untuk air bersih, kami telah mendistribusikan kepada masyarakat dengan jumlah mencapai 4.460 liter," tandas Misnohartaku.
Rapat tersebut juga mengevaluasi perpanjangan status tanggap darurat, penyaluran bantuan air bersih, dukungan operasional relawan, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Seluruh pihak terkait diminta terus bersinergi untuk mempercepat penanganan karhutla, melindungi masyarakat, serta mengantisipasi potensi kebakaran susulan.