PALANGKA RAYA — Provinsi Kalimantan Tengah masih bertahan di posisi kedua wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi di antara enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Meski jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan penurunan, skala dampak yang sudah terjadi tercatat sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan massal hingga melambatnya roda perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalteng periode 1 Januari hingga 3 September 2026, total 2.479 kejadian karhutla tercatat dari 714 kejadian bencana yang melanda wilayah tersebut. Secara keseluruhan, berbagai bencana itu telah berdampak terhadap 68.667 jiwa.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menyebutkan, penurunan hotspot terpantau dalam rapat koordinasi pemerintah bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Jumlahnya berkurang dari 316 menjadi 263 titik.
"Hotspot di Kalteng menurut paparan Pak Menteri kemarin sudah bisa turun, dari 316 menjadi 263 hotspot. Tapi ini urutan kedua kita di antara enam provinsi, masih tinggi," kata Achmad Zaini, Selasa (8/9/2026).
Menghadapi kondisi ini, Pemprov Kalteng resmi menaikkan status penanganan menjadi tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan status tersebut mempermudah koordinasi dan pengerahan sumber daya penanganan bencana.
"Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana," kata Agustiar, pekan lalu.
Pemerintah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan untuk penanganan karhutla. Mereka berasal dari ASN, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, masyarakat peduli api, relawan, komunitas, hingga unsur kampus.
Dukungan anggaran juga disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 72 miliar. Selain itu, sebanyak 29 kasus karhutla telah masuk dalam proses penegakan hukum.
Operasi udara untuk pemadaman masih menghadapi hambatan serius. Kalaksa BPBD Kalteng Ahmad Toyib menjelaskan, water bombing tidak bisa dilakukan maksimal ketika jarak pandang berada di bawah batas aman.
"Optimalisasi water bombing melalui satgas udara tidak bisa dilakukan secara maksimal. Makanya pergerakan apinya menjadi cepat karena didukung angin kencang di lokasi," ujar Toyib.
Helikopter water bombing membutuhkan jarak pandang lebih dari 1.500 meter untuk dapat beroperasi. Saat ini terdapat empat unit helikopter yang siap digunakan, dengan faktor cuaca menjadi penentu pelaksanaan operasi.
Tekanan kabut asap terhadap kesehatan masyarakat mendorong pemerintah menyiapkan 11 rumah oksigen di sejumlah kabupaten/kota. Fasilitas tersebut tersebar di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit pratama, dengan sebagian besar layanan beroperasi selama 24 jam.
Dampak kabut asap juga merembet ke dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan di sejumlah wilayah dan dievaluasi setiap tiga hari berdasarkan perkembangan kualitas udara.
Aktivitas ekonomi masyarakat ikut lesu. Indra Maulana (21), pelaku UMKM yang berjualan es teh di Pangkalan Bun, mengaku jumlah pembeli menurun drastis sejak kabut asap menyelimuti wilayahnya.
"Kabut asap amat berpengaruh, menurut saya jual beli masyarakat sekarang lesu, bahkan untuk menjual 20 cup es teh saja cukup sulit," ujarnya.
Persoalan lain muncul dari sisi kebutuhan dasar. Kekeringan di sejumlah wilayah Kalteng memicu keterbatasan air bersih. Hingga 7 September 2026, bantuan air bersih terus disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami krisis.