PALANGKA RAYA — Peristiwa pemadaman listrik di lingkungan perkantoran Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat (14/8/2026) memantik kekecewaan dari kalangan legislatif. Junaidi menegaskan gangguan kelistrikan semacam ini tidak boleh lagi terulang, apalagi saat pemerintah menggelar agenda resmi yang melibatkan pejabat tinggi daerah.
Menurut politisi tersebut, DPRD Kalteng selama ini sudah berkali-kali menyuarakan penolakan terhadap pemadaman bergilir, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Ia menilai insiden di kantor gubernur menjadi bukti bahwa evaluasi terhadap layanan PLN masih jauh dari kata tuntas.
Junaidi menyoroti kontradiksi antara status Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi nasional dengan realitas pemadaman yang masih sering terjadi di dalam daerahnya sendiri. Ia menegaskan provinsi ini memiliki surplus daya, sehingga semestinya tidak ada alasan untuk memadamkan pasokan listrik.
“Sering saya katakan bahwa kita kan wilayah penghasil lumbung energi, kita surplus daya. Artinya jangan sampai Kalteng dijadikan tempat pemadaman juga, sementara daerah lain menikmati,” ujarnya saat ditemui awak media.
Pernyataan tegas ini disampaikan Junaidi menanggapi matinya aliran listrik yang bertepatan dengan acara perkenalan Kajati Kalteng Hendrizal Husin. Menurutnya, kejadian tersebut mencoreng citra daerah yang selama ini dikenal kaya akan sumber daya alam.
Junaidi mengungkapkan bahwa berbagai upaya sebenarnya telah ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. Mulai dari pemanggilan manajemen PLN oleh DPRD hingga teguran langsung dari Gubernur Agustiar Sabran yang sudah dilakukan berkali-kali.
“Memang sebenarnya sudah banyak upaya, demo juga sudah. Demo dari Pak Gubernur juga berkali-kali. Artinya kalau Pak Gubernur sudah memanggil, sudah cukup lah,” kata Junaidi.
Ia menilai yang dibutuhkan saat ini bukan lagi pertemuan tambahan, melainkan konsistensi PLN dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Legislatif berharap pihak pengelola kelistrikan segera membenahi sistem distribusi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Junaidi menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan kestabilan pasokan listrik bagi seluruh warga. Ia menekankan bahwa Kalimantan Tengah yang menjadi pemasok energi bagi daerah lain seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelayanan kelistrikan.
“Harapan kita ke depan, jangan lagi ada pemadaman. Kalteng ini penghasil energi, jadi silakan daerah lain, Kalteng jangan, karena kita penghasil,” tegasnya.
“Jangan ada pemadaman di Kalteng, silakan daerah lain, karena kita wilayah penghasil. Masa kita yang punya lumbung, kita kelaparan ikut yang lain,” pungkas Junaidi menambahkan.
Sampai berita ini diturunkan, pihak PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab padamnya listrik di kawasan kantor gubernur tersebut.