PALANGKA RAYA — Kolaborasi antara institusi pemerintah dan kampus di Kalimantan Tengah kembali diperkuat. Kanwil Kemenkum Kalteng dan Fakultas Syariah UIN Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Kapuas, Kanwil setempat, Kamis lalu.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyebut langkah ini strategis untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia," kata Hajrianor dalam siaran persnya.
Dekan Fakultas Syariah UIN Palangka Raya, Syarifuddin, menjelaskan sejumlah program akan dijalankan. Ia menekankan implementasi PKS tidak boleh berhenti di atas kertas.
Berikut bentuk kerja sama yang akan dikembangkan:
"Program-program tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung pembangunan hukum di Kalteng," ujar Syarifuddin.
Hajrianor menambahkan, dunia akademik merupakan mitra strategis pemerintah. Ia optimistis sinergi ini bisa menghadirkan inovasi dan memperkuat kapasitas aparatur di bidang pelayanan hukum. "Kolaborasi ini diharapkan melahirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi maupun masyarakat," tegasnya.
Penandatanganan PKS ini disaksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, Kepala Tim Kerja Kepegawaian, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalteng. Dari pihak kampus, hadir para pimpinan, dosen, dan perwakilan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Palangka Raya.
Melalui perjanjian ini, kedua institusi berkomitmen saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Target utamanya adalah mencetak SDM unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.