JAKARTA — Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat tekanan untuk segera menjangkau daerah-daerah paling terisolasi di Indonesia. Anggota Komisi DPR RI dari Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, secara spesifik menyoroti komitmen pemerintah yang dinilai mulai bergerak ke arah yang benar dengan memprioritaskan kawasan 3T.
“Wilayah 3T, seperti Maluku, Papua, dan NTT, sudah sepatutnya berada di garis depan daftar penerima manfaat,” kata Kolatlena di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Tekanan ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi program MBG yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dalam rapat tersebut, Mensesneg menyebutkan bahwa ada permohonan khusus untuk mempercepat penyaluran MBG di daerah 3T.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T agar bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar Mensesneg.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama jajaran Kabinet Merah Putih tengah mematangkan skema distribusi agar anggaran negara tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menyentuh kelompok rentan di pelosok.
Meski mengapresiasi visi Presiden Prabowo, Alimudin Kolatlena mengingatkan agar eksekusi di lapangan tidak menjadi batu sandungan. Ia meminta seluruh kementerian teknis dan lembaga terkait menjaga ritme kerja yang seirama.
“Visi dan niat tulus Pak Presiden Prabowo sudah sangat luar biasa untuk memuliakan masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak kita. Oleh karena itu, penyaluran MBG yang difokuskan kepada masyarakat di daerah 3T ini harus kita kawal ketat. Jangan sampai niat baik ini terkendala oleh masalah teknis di lapangan,” tegas Alimudin.
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengaitkan urgensi program tersebut dengan kondisi riil di daerah pemilihannya. Keterbatasan ekonomi, menurutnya, kerap memicu tingginya angka putus sekolah dan masalah gizi pada anak-anak.
Untuk memastikan ketepatan sasaran dan kualitas makanan, Alimudin mendorong pemerintah memberlakukan pengawasan berlapis. Evaluasi berkala, kata dia, menjadi kunci untuk meminimalisasi penyimpangan di lapangan.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan sangat penting dilakukan setiap hari,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah daerah di Maluku dan wilayah 3T lainnya untuk proaktif berkoordinasi dalam menyiapkan infrastruktur pendukung. Menurutnya, seluruh instrumen di daerah harus siap bergerak demi mewujudkan generasi emas Indonesia dari beranda terdepan NKRI.